FOKUSSATU.ID - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ono Surono menegaskan efesiensi anggaran termasuk di Jabar tidak mengoreksi besaran gaji. Baik gaji gubernur Jabar, DPRD atau ASN.
Hal ini dikatakan Ono menanggapi kabar tidak adanya pemotongan anggaran untuk fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPRD Jabar, meski pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi belanja.
“Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, soal DPRD yang tidak terdampak efisiensi, memang begitu ketentuannya. Gaji dan tunjangan bagi pejabat negara, kepala daerah termasuk gubernur, ASN, dan pejabat daerah tidak termasuk dalam belanja yang bisa diefisiensikan,”kata Ono, Rabu (21/5).
Baca Juga: Final Liga Eropa. Manchester United vs Tottenham Dini Hari Nanti
Satu-satunya anggaran yang mengalami pemotongan, kata Ono, hanya belanja pakaian dinas (KDH) bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah (WKDH)
Ia mencontohkan anggaran pakaian dinas Gubernur Jabar dikurangi sekitar Rp150 juta, karena gubernur memilih tidak menggunakan seragam dinas karena gubernur menolak memakai seragam PDH, PDL, PSL, jadi belanja baju dinasnya bisa dihemat.
Ono mengungkapkan, dirinya tidak pernah menjahit kain pakaian dinas yang dibagikan, karena lebih nyaman berpakaian kasual.
Kendati begitu, ia tetap menerima jatah kain tersebut demi menghormati keberagaman pilihan anggota dewan lainnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Blak-blakan Bagi-bagi Uang Rp25 Juta ke Siswa Hasil dari Bikin Konten
“Saya lebih suka pakai pakaian seperti ini. Tapi kalau saya tolak kainnya, nanti yang lain gimana, kan ada yang memang senang pakai baju safari,” kata dia.
Adapun kebijakan efisiensi, kata dia, hanya menyasar kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat. Misalnya perjalanan dinas, seminar atau rapat tanpa output yang jelas.
"Efisiensi difokuskan pada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Lagipula, apabila dibagi rata-rata maka anggaran gaji anggota DPRD Jabar hanya Rp.3,9 milyar sedangkan gubernur mencapai Rp. 32 milyar pertahun," pungkasnya.
Untuk diketahui, belanja DPRD Jabar dalam APBD 2025 tidak mengalami perubahan besar, meski lima kali direvisi lewat peraturan gubernur.
Baca Juga: Lesti Kejora Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Pelanggaran Hak Cipta