FOKUSSATU.ID - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait penggunaan etanol dalam campuran BBM dinilai sebagai salah satu terobosan penting.
Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba), Prof Ima Amaliah, mengatakan program swasembada energi sudah seharusnya dijalankan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia di era 1980-an. Saat itu, kata dia, hasil dari sektor migas seharusnya dimanfaatkan untuk membangun fondasi energi nasional yang mandiri.
“Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam diskusi bertajuk “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga: Holding BUMN Asuransi Dorong Inklusi Asuransi Masyarakat
Menurut Ima, momentum menuju kemandirian energi saat ini sangat tepat karena dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia pun sudah terikat pada komitmen Paris Agreement atau perjanjian Paris untuk mencapai net zero emission paling lambat tahun 2050. Karena itu, transformasi menuju energi bersih seperti bioetanol merupakan bagian dari kewajiban global.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, menilai kebijakan pencampuran etanol dalam BBM yang tengah diinisiasi pemerintah menjadi langkah nyata dalam mengurangi impor energi. Menurutnya, secara teknis bahan bakar dengan kandungan etanol terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern dan bisa membantu menekan emisi karbon.
“Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanolnya diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” kata Tri.
Baca Juga: Wisata Ramah Muslim, Jabar Diganjar Penghargaan IMTI 2025
Tri menambahkan, pemanfaatan etanol bisa membantu menekan ketergantungan impor BBM yang selama ini mencapai lebih dari 45 persen kebutuhan nasional. Selain itu, pengembangan industri bioetanol dalam negeri juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional.
“Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusinya,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi menilai inovasi yang dibawa Menteri Bahlil melalui program etanol dan regulasi sumur minyak rakyat untuk mengerek produksi agar tidak ketergantungan lagi pada impor.
Semua hal tersebut akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.
“Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah," ujar Yogi.
Baca Juga: PLN Serap Lebih Banyak Energi Terbarukan, Tahun Ini Alami Peningkatan Signifikan
Artikel Terkait
PLN Serap Lebih Banyak Energi Terbarukan, Tahun Ini Alami Peningkatan Signifikan
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Usulkan Perda Terkait Lingkungan di Kawasan Strategis di Jabar
AMKB Gelar Aksi di DPRD Kabupaten Bandung, Ini Isu Pentingnya
Wisata Ramah Muslim, Jabar Diganjar Penghargaan IMTI 2025
Holding BUMN Asuransi Dorong Inklusi Asuransi Masyarakat