FOKUSSATU.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menyebutkan total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Januari s.d. Juni 2025 secara Nasional mencapai Rp131,65 triliun. Sementara itu, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp13,74 triliun (10,58 persen share terhadap nasional).
Kepala Perwakilan OJK Jawa Barat Darwisman menyebutkan Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi penerima KUR terbesar ketiga setelah Jawa Tengah (Rp22,03 triliun) dan Jawa Timur (Rp21,86 triliun).
“Selama bulan Juni 2025, sebanyak 40.753 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan total penyaluran sebesar Rp2,27 triliun dan outstanding saat ini mencapai Rp2,21 triliun,” jelasnya.
Baca Juga: Kasus Gagal Bayar PT BDS: Penegakan Hukum di Tengah Sorotan Publik
Berdasarkan skema pembiayaan, KUR untuk sektor mikro memiliki porsi yang paling besar yaitu mencapai 63,59 persen dari total outstanding KUR Jawa Barat, diikuti KUR Kecil (36,06 persen), KUR Super Mikro (0,18 persen) dan KUR TKI (0,17 persen).
Secara umum, berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum di Jawa Barat mencapai Rp628 triliun (tumbuh 3,63 persen YoY). Namun, pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional sebesar 7,78 persen YoY.
Secara nasional, Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta dengan market share mencapai 7,79 persen terhadap total kredit nasional
Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, antara lain Perdagangan Besar dan Eceran menurun 4,70 persen dengan NPL gross 6,17 persen, Konstruksi menurun 13,58 persen dengan NPL gross 7,24 persen, dan Bukan Lapangan Usaha – Lainnya menurun 5,39 persen dengan NPL gross 3,47 persen.
Baca Juga: Mobil BYD Tersambar Petir Tiga Kali di Rest Area, Viral di Medsos
Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah antara lain Real Estate, tumbuh 20,17 persen dengan NPL gross 2,33 persen, Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga tumbuh 11,62 persen YoY dengan NPL gross sebesar 1,85 persen.
Apabila dilihat dari fungsi intermediasi Bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, untuk Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit mayoritas berada di Kota Bandung (DPK: 34,96 persen, Kredit 31,59 persen), Kota Bekasi (DPK: 14,01 persen, Kredit: 13,48 persen), Kota Bogor (DPK: 9,37 persen, kredit:7,23 persen), Kota Depok (DPK: 8,47 persen, Kredit: 5,60 persen) dan Kabupaten Bekasi (DPK: 7,23 persen), Kabupaten Karawang (Kredit: 5,39 persen). Sementara itu, rasio NPL gross tertinggi berada di Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Tasikmalaya.
“Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi Juni 2025 tetap tumbuh positif walaupun mengalami perlambatan. Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Net Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 4,28 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 91,89 persen,” tuturnya.***(011)
Artikel Terkait
Bio Farma Terus Dukung Penanganan Penyakit TB
Angkat Potensi Lokal, Bank Indonesia Kembali Gelar West Java Journalist Competition 2025
Perumda Air Minum Tirta Raharja Kembangkan SPAM di Timur Kabupaten Bandung
Mobil BYD Tersambar Petir Tiga Kali di Rest Area, Viral di Medsos
Pemkab Bandung dan KPK Perkuat Nilai Anti Korupsi ASN
Kasus Gagal Bayar PT BDS: Penegakan Hukum di Tengah Sorotan Publik