Dadang M Naser Ungkap Masalah Egosektoral Dari Pusat Hingga Daerah

FOKUSSATU.ID - Tumpang tindihnya berbagai kebijakan yang tidak tersinkronisasi, masyarakat menjadi bagian yang terdampak.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Dadang M Naser, menurutnya
Masalah egosektoral antara pusat dan daerah, masih menjadi penyakit birokrasi di Indonesia.

Akibatnya, masyarakat pun menjadi bagian yang terdampak dari tumpang tindihnya berbagai kebijakan yang tidak tersinkronisasi.

“Tadi ada interaksi dengan masyarakat bagaimana permasalahan di lapangan, bagaimana juga egosektoral itu yang masih jadi penyakit birokrasi di Indonesia.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Paripurna, Tentukan Dua Rancangan Peraturan Daerah

Egosektoral birokrasi ini masih menjadi masalah di berbagai sektor atau lembaga yang ada, pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa.

Mereka merasa masing-masing memiliki kewenangan. Sinergitasnya yang mesti kita kuatkan. Makanya, muncul gagasan saya itu pentahelix,” ungkapnya.

Hal itu ia sampaikan seusai menggelar serap aspirasi di Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (21/4/2025). Kegiatan itu bertajuk Hubungan Pusat dan Daerah, Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Ia menegaskan, pentingnya tidak ada egosektoral birokrasi pusat dan daerah ini agar pembangunan Indonesia terus berlanjut untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Komisi II DPRD Kota Bandung Hadiri Pelepasan Ekspor Produk Perusahaan Lokal ke Jepang

Ia menyoroti soal pembangunan kehutanan yang carut-marut hingga mengakibatkan bencana alam, termasuk di Jawa Barat, hal itu perlu ada evaluasi.

“Alhamdulillah, kita sudah sinergi dengan Pak Gubernur Jawa Barat termasuk Bupati Bandung bersama-sama soal lingkungan ini.
Termasuk sinergitas pusat dengan daerah terkait pembangunan pangan. Dengan demikian, cita-cita kemandirian pangan ini bisa terwujud khususnya di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat,” tuturnya.

Ia juga mengharapkan agar tidak ada egosektoral birokrasi di bidang pertanian. Hal itu agar para petani Indonesia ini lebih makmur kedepannya. Demikian juga dengan kebijakan pola tanam pemanfaatan lahan hutan.

“Yang kurang baik (kebijakan pemerintah), kita evaluasi lagi agar kedepannya masyarakat juga tidak terkena dampak. Misalnya kerusakan hutan yang saat ini terjadi perlu ada sinergitas antara pusat hingga daerah termasuk desa untuk memperbaiki hutan rusak tersebut,” tuturnya.