Target Hingga Rp4 Triliun, Efisiensi Anggaran di Pemdaprov Jabar

FOKUSSATU.ID  - Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin membahas rencana efisiensi anggaran di lingkungan Pemdaprov Jabar.

Saat ini, pembahasan masih berlangsung bersama Badan Anggaran (Banggar), dengan potensi penghematan anggaran mencapai Rp2-4 triliun.

"Besok akan dibahas lebih detail dengan Banggar. Ini dilakukan agar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan selaras dengan visi gubernur terpilih nantinya," ungkapnya.

Baca Juga: Bey Machmudin: Distribusi LPG Kembali Normal, Efisiensi Anggaran Dimatangkan

Langkah efisiensi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendukung program-program prioritas bagi masyarakat Jawa Barat.

Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam Inpres yang diterbitkan pada Rabu, 22 Januari 2025, Prabowo memberlakukan efisiensi atas anggaran belanja negara pada tahun ini sebesar Rp306 triliun, yang terdiri atas anggaran belanja kementerian sebesar Rp256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,596 triliun.

Berkenaan dengan efisiensi yang dilakukan, Prabowo menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kejari dan para Kepala Lembaga Non Pemerintah berserta para kepala daerah, mulai dari gubernur sampai bupati untuk mengencangkan ikat pinggang dalam rangka efisiensi anggaran.

Baca Juga: Kecelakaan Beruntun Hancurkan Bangunan Gerbang Tol Ciawi

Khusus kepala daerah, terdapat pada Diktum keempat Inpres Prabowo. Dimana gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.