FOKUSSATU.ID - Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh stakeholders terkait yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kembali melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (11/12) ini secara khusus berfokus pada upaya pengendalian inflasi dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kegiatan bertemakan “Pengendalian Inflasi Menyambut HBKN Akhir Tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan - Perluasan Ekonomi Digital” dihadiri langsung oleh Ketua DPRD, Sekda Provinsi Jawa Barat, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Forkopimda, Instansi vertikal hingga TPID dan TP2DD Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Kick Off Posyandu ILP Bagi Posyandu Matahari RW 06 Kelurahan Karangmekar
Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan sejumlah arahan dalam sambutannya. Diantaranya intensifkan pemantauan dan pengawasan harga serta stok pangan dibJabar.
"Laksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar lainnya dengan memerhatikan ketepatan lokasi dan pemilihan komoditas pangan yang tepat, menjaga ketersediaan pangan dengan melibatkan BUMD dan BUMDes hingga optimalisasi penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Jawa Barat, Muslimin Anwar menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung program pengendalian inflasi dan digitalisasi provinsi Jawa Barat melalui TPID dan TP2DD.
Muslimin menyatakan bahwa TPID perlu meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi kenaikan harga komoditas penyumbang inflasi yang kerap mewarnai periode menjelang libur akhir tahun. Secara historis, inflasi periode Nataru selalu lebih tinggi meskipun tidak setinggi inflasi HBKN Ramadhan Idul Fitri.
Curah hujan yang tinggi meningkatkan risiko serangan hama dan gagal panen komoditas hortikultura, terutama aneka cabai. Historis peningkatan jumlah wisatawan ke Jawa Barat pada periode Nataru juga turut memberi risiko tingginya permintaan. Inflasi diharapkan dapat tetap terjaga melalui kerangka 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Dalam melengkapi berbagai langkah menjaga stabilitas melalui pengendalian inflasi daerah, Jawa Barat juga perlu untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru termasuk diantaranya melalui digitalisasi. ***(011)
Artikel Terkait
Paslon Hengky-Ade Bawa Urusan Pilkada KBB ke Mahkamah Konstitusi
Pilkada Kondusif, Kementerian Agama Apresiasi Program Cooling System Polri Disebut Efektif
Perangi Kebocoran di Semua Tingkat! Prabowo Ingatkan Pejabat Hemat APBN 2025
Beberkan Kebijakan Prabowo untuk Masyarakat Miskin, Sri Mulyani Sebut Ada Bansos hingga Bantuan Pendidikan
Terapkan Prinsip Transparansi, bank bjb Raih Penghargaan Indeks Integritas Bisnis Lestari