KPU Jabar Gelar Sosialisasi Pentingnya Memilih Pemimpin Berintegritas di Pesantren

FOKUSSATU.ID  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi pendidikan pemilih bersama Yayasan Pendidikan Islam Assa’adah pada Minggu (20/10/2024). 

Acara yang berlangsung di Kompleks Yayasan Assa’adah ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari masyarakat sekitar. 

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat menjelang Pilkada Jabar yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Baca Juga: Pembangunan BRT Bandung Raya Terus Dimatangkan

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Assa’adah, Ustadz Syaiful Anam menyampaikan apresiasinya kepada para peserta dan KPU Jabar. 

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang hadir hari ini. Semoga sosialisasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Pilkada,” ujar Syaiful dalam sambutannya.

Kepala Divisi SDM Litbang KPU Jabar, Abdullah Sapi’i mengingatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam Pilkada mendatang. 

“Pilkada serentak akan dimulai pada 27 November 2024 dari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Kami mengajak masyarakat untuk memastikan diri terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan berpartisipasi penuh dalam Pilkada ini. Target kami adalah mencapai partisipasi pemilih di atas 90%,” ungkap Abdullah.

Baca Juga: Fokus Dunia Pendidikan, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi Nyatakan Mundur Dari Partai

Sesi utama sosialisasi diisi oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon, Aip Syarifudin, yang menjelaskan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. 

“Pemilihan kepala daerah bukan hanya sekadar pesta demokrasi, melainkan kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perbaikan bagi masyarakat. Kita harus aktif terlibat dalam pemilihan ini dan memastikan bahwa kita memilih berdasarkan informasi yang tepat,” jelas Aip.

Ia juga menekankan peran masyarakat dalam pengawasan Pilkada. “Selain memilih, masyarakat juga harus menjadi pengawas bagi jalannya pemilihan. Pastikan bahwa anggota keluarga telah terdaftar dan tidak terjadi pelanggaran seperti politik uang,” tambahnya.

Aip Syarifudin juga mengingatkan peserta untuk menolak praktik politik uang. “Politik uang sering terjadi, tetapi masyarakat harus menolaknya. Mereka yang terlibat dalam politik uang dapat dikenai sanksi hukum.

Selain itu, meskipun golput adalah hak, pilihan terbaik adalah menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani dan keyakinan.