Gandeng Organisasi Wartawan di Depok, Kejari Bersama KPU Gelar FGD Cegah Hoaks dan Kampanye Hitam Pilkada Serentak 2024

FOKUSSATU.ID, DEPOK – "Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat untuk Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Pilkada di Kota Depok”, itu salah satu tema kegiatan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok yang bekerja sama dengan KPU Kota Depok, dalam menggelar Focus Group Discussion (FGD), terkait cegah berita hoaks dan informasi negatif di Pilkada Depok.

Adapun giat FGD tersebut, selain hadir 15 orang pengurus/wartawan PWI Kota Depok, dan sejumlah wartawan IJTI, serta perwakilan kepemudaan di Kota Depok.

Ketua KPUD Depok, Wili Sumarli, didampingi Komisioner KPU Kota Depok, Fikri Tamau, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, serta Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Alfa Dera.

Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak 2024, Influencer di Pekanbaru Dilibatkan Untuk Cegah Hoaks

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Depok, Wili Sumarli, menyampaikan pentingnya harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi, khususnya di masa Pilkada yang rentan terhadap penyebaran berita bohong atau berita hoaks.

“Jadi, apabila mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya, mari kita saring dulu, dan sebelum sharing jangan mudah terpengaruh berita-berita yang belum tentu benar. Untuk itu, kita sukseskan Pilkada serentak pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dengan menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah, dan bijaksana,” tegas Wili, seperti dikutip dari antarwaktu.com, Selasa 17 September 2024.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, menjelaskan, bahwa peran aktif Diskominfo dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya berita hoaks dan kampanye hitam.

Baca Juga: Kemenkominfo berkolaborasi gandeng Platform Media Sosial untuk menangkal hoaks selama Pilkada 2024

Bahkan, Diskominfo rutin melakukan monitoring terhadap media sosial dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Jadi, kami sudah melakukan edukasi dan sosialisasi melalui media sosial terkait dampak berita hoaks dan kampanye hitam. Media sosial terus kami pantau, dan hasilnya kami laporkan kepada Pemprov Jawa Barat,” ujar Manto.

Menurutnya, bahwa pers memiliki peran penting dalam menangkal penyebaran hoaks, terutama menjelang Pilkada. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara KPU dan perusahaan media untuk memastikan Pilkada di Kota Depok berjalan lancar dan kondusif.

Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak 2024, Dekan Fakultas Hukum Uninus Berikan Literasi Anti Hoaks Kepada Warga Pedesaan

“Untuk itu, kami berharap KPU dapat menjalin kerja sama dengan media untuk mencegah penyebaran hoaks, sehingga Pilkada 2024 bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan tanpa gangguan berita bohong,” tutur Manto.