Pemkot Jakpus Bahas Mitigasi Cegah Hoaks Jelang Pilgub Jakarta 2024

FOKUSSATU.ID, JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Pusat membahas mitigasi pencegahan informasi dan berita bohong (hoaks) menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2024. Pembahasan ini melibatkan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Jakarta Pusat bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

"Kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam mitigasi hoaks," kata Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat, Rahmat Hidayat saat dikonfirmasi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin 15 Juli 2024.

Mitigasi yang dibahas dalam pertemuan ini diharapkan bisa memutus penyebaran hoaks. Pihaknya pun berkolaborasi dengan Mafindo.

Baca Juga: Akademisi Sumatera Barat : Masyarakat Harus Kritis Guna Cegah Hoaks Pemilu 2024

Rahmat menyebutkan, pertemuan ini dalam rangka memperkenalkan Mafindo kepada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait dalam pemberian pemahaman literasi hoaks dan ujaran kebencian.

​​​​​​Diharapkan nantinya seluruh pihak terkait bisa berperan menangkal dan meminimalisir dampak hoaks saat pelaksanaan Pilgub mendatang.

"Intinya UKPD terkait bisa berkolaborasi dengan Mafindo dalam mencegah berita hoaks dan ujaran kebencian menjelang pilkada mendatang," kata Rahmat.

Partnership Tular Nalar Mafindo Jakarta, Erie Heriyah mengatakan, edukasi melawan hoaks sangat diperlukan untuk menekan kesalahan informasi dalam pilgub. Hal itu agar tidak sampai terjadi hasutan dan ujaran kebencian meluas di tengah masyarakat.

Baca Juga: Masyarakat Adat Dayak Kapuas Komitmen Ciptakan Pilkada Damai 2024 dan Tak Akan Terpecah Belah Oleh Hoaks dan Money Politik

"Kita punya program Tular Nalar yang menyasar kepada Gen Z pemilih pemula dan lansia. Ada namanya sekolah kebangsaan dan akademi digital lansia," kata Erie.

Dalam program Tular Nalar ini, masyarakat diedukasi terkait definisi hoaks, ujaran kebencian dan literasi digital. Kemudian dengan pemahaman itu diharapkan mereka bisa menyaring informasi dan berita tentang kepemiluan agar bisa memutus hoaks.

"Mereka akan tahu bahwa tidak semua informasi yang didapat bisa dipercaya dan disebarkan kembali," kata Erie.

Baca Juga: PC PMII Hulu Sungai Selatan Gelar Bincang Pemuda Bahas Perubahan UU ITE Dalam Antisipasi Hoaks Pada Masa Pilkada 2024