KLHK Kickoff Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Barat

Untuk itu, sambungnya, pengaturan pemanfaatan lahan yang optimal melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung perlu dilakukan agar keberadaan lahan tersebut dapat menampung dan mendukung kehidupan di dalam lahan tersebut.

Pulau Jawa juga mempunyai potensi areal lahan kritis dan sangat kritis masing-masing sebesar 16% dari total kawasan sehingga fungsi sebagai unsur produksi dan pengatur tata air menjadi menurun. Kondisi tersebut menyebabkan Pulau Jawa rentan terhadap bencana hidrologis dan krisis pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, KLHK menginisiasi untuk membangun langkah-langkah strategis dalam peningkatan tata kelola hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, terangnya, KLHK melakukan aksi kolaborasi dengan para akademisi dan praktisi untuk menyusun rencana operasional FOLU Region Jawa yang memuat rencana aksi dan target-target rencana operasional untuk menurunkan emisi GRK net sink pada tahun 2030.

“Dalam elemen-elemen Sektor FOLU Region Jawa telah dibangun berbagai langkah kerja yang sistematis seperti dalam hal pencegahan deforestasi pada lahan mineral, pencegahan degradasi hutan alam pada konsesi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon dengan rotasi,peningkatan cadangan karbon non rotasi, perlindungan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan mangrove,” ujarnya.

Baca Juga: Pemimpin Ideal Yang Cerdas Intelektual dan Cerdas Spiritual

Adapun rencana operasional tersebut telah dibangun melalui pendekatan spasial, sehingga untuk dapat mengimplementasikan rencana operasional di tingkat tapak diperlukan arahan-arahan yang tepat lokasi dan luasan.

Pada elemen FOLU ada 3 hal yang wajib dilakukan, yaitu mempertahan hutan dengan tutupan lahan yang rapat, melakukan pengayaan terhadap tutupan lahan yang jarang dan pemulihan terhadap areal yang terdegradasi.

Menurutnya, karakteristik wilayah region Jawa mempunyai potensi tinggi untuk berkontribusi dalam aksi mitigasi peningkatan emisi GRK. Hal ini didukung dengan keberadaan area konservasi, area konsesi atau produksi, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus–KHDPK dan hutan mangrove di region Jawa yang mempunyai potensi kontribusi tinggi dalam peningkatan cadangan karbon.

“Hutan lindung dan hutan konservasi di Pulau Jawa yang luasnya berkisar 1,4 juta ha merupakan penyangga kehidupan yang berfungsi untuk pengatur tata air dan memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Jumlah lahan kritis yang relatif luas perlu segera direhabilitasi sehingga potensi penyerapan karbon cukup besar di Pulau Jawa,” katanya.

Baca Juga: Antisipasi Keamanan Pemilu, Bandung Siagakan 354 Satpol PP dan 14.848 Linmas

Ia juga menambahkan keberlanjutan ekosistem hutan memiliki keterikatan yang erat dengan keberlanjutan Landscape. Hutan menjadi penopang keberlanjutan Landscape yang meliputi keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang meliputi udara atau atmosfer, lahan, air, laut dan biodiversity.

Bambang menyebut isu-isu strategis pengelolaan hutan yang menjadi perhatian nasional dan dunia saat ini adalah terkait pengelolaan hutan berbasis landscape, lingkungan hidup, perubahan iklim, pengelolaan hutan berbasis spasial, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan gambut, pengelolaan mangrove, dan green economy.

Terhadap hal ini, KLHK telah menetapkan arahan kebijakan di antaranya adalah: Kebijakan Alokasi vs Deforestasi, Tata Lingkungan meliputi SDA untuk Ekonomi, Infrastruktur dan Public Utilities, SDA untuk Basis Pembangunan Pariwisata, Industri Kayu dan Jasa Lingkungan, Peredaran Tumbuhan Satwa Liar dan Menjaga sumber daya genetik.

“Karbon dan Ekonomi Sirkuler; Sensitivitas Masyarakat; Penegakkan Hukum meliputi Hukum Administratif, Perdata Dan Pidana; serta Pengendalian Perubahan Iklim,” katanya.