Perhutani KPH Bandung Selatan Evaluasi Ratusan PKS Dalam Pengelolaan Hutan

FOKUSSATU.ID - Perhutani KPH Bandung Selatan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) pengelolaan hutan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan sejumlah badan usaha.

Wakil Administratur Perhutani KPH Bandung Selatan Nurul Anwar menjelaskan tujuan evaluasi perjanjian disamping menjaga legalitas pengelolaan hutan juga untuk alur pendapatan perusahaan.

" Tujuan evaluasi kalau kerjasama kelola hutan harus jelas legalitasnya, termasuk hak dan kewajiban, sharing untuk pendapatan perusahaan dan kewajiban ke negara, " ujarnya, di Bandung, Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Perhutani KPH Bandung Utara Serahkan Alat Bantu Kepada Penyandang Disabilitas

PKS yang dievaluasi paling banyak dari pengelolaan agro berupa budidaya kopi sebanyak 111 PKS. Menyusul 25 PKS bidang wisata.

Dalam realisasinya dari akumulasi jumlah PKS budidaya kopi telah tertanam tanaman kopi diatas lahan seluas  3.000 hektar dari luas total kawasan hutan Perhutani Bandung Selatan yang mencapai 55.480 hektar.

Mayoritas kerjasama budidaya kopi dilakukan Perhutani Bandung Selatan dengan LMDH. Sisanya dengan beberapa badan usaha.

Baca Juga: Jalin Kerjasama Tripartit, Perhutani KPH Bandung Utara Perpanjang PKS Pengelolaan Parkir Orchid Forest

" Untuk kopi kebanyakan dengan LMDH ada beberapa dengan badan usaha tapi tidak banyak, " ungkapnya.

Disampaikan Nurul apabila ada kegiatan atas objek kerjasama yang  tidak diperpanjang maka kegiatan itu dinyatakan ilegal.

Baca Juga: Perhutani KPH Bandung Utara Bakal Kaji Debit Air Yang Dikerjasamakan Bersama PT Muawanah Al Masoem

"Kalau tidak diperpanjang konsekwensinya ditutup. Dan kegiatannya ilegal, " tuturnya.

Evaluasi dilakukan untuk PKS yang masa kerjasamanya selesai serta adanya penambahan komoditi tambahan.

Evaluasi PKS  juga menyasar kerjasama optimalisasi aset berupa bangunan  yang berada diluar kawasan hutan.**