Pengamat Sosial: Pola Pengelolaan Dapur MBG dan Minimnya Pengawasan Jadi Faktor Utama Kasus Keracunan Massal di KBB

photo author
- Jumat, 26 September 2025 | 11:01 WIB
Pengamat sosial, Steven Samuel Lee Lahengko
Pengamat sosial, Steven Samuel Lee Lahengko

Jika pengelolaannya diserahkan ke masing-masing sekolah, selain bisa terawasi secara ketat, dari sisi anggaran pun akan lebih hemat.

"Kenapa pemerintah tidak menyerahkan program MBG ini ke masing-masing sekolah untuk melakukan pengolahan terhadap menu makanan yang ada dengan melibatkan stakeholder atau pemerintah yang ada. Contoh, setiap dapur MBG itu dibuat di sekolah masing-masing, karena sekolah itu kan ada kantin, ada tempat untuk dapur dan lain-lain. Pemerintah tinggal memfasilitasi dapur-dapur yang ada di setiap sekolah supaya pengolahan makanan bergizi gratis itu dilakukan dengan pengawasan ketat,"katanya.

"Pertama menghemat anggaran biaya, dan pola pengawasannya itu lebih bisa maksimal. Contoh, di sekolah itu ada Disdik dan di lingkungan sekolah ada yang namanya kelompok orangtua, itu bisa menjadi pihak ketiga dalam pengawasan pengolahan makan bergizi gratis. Kalau saat ini pemerintah menggelontorkan anggaran 100 triliun dalam membangun fasilitas dapur sehatnya, memfasilitasi segala sesuatunya itu akan tumpang tindih pelaksananya. Pertama banyaknya penggunaan anggaran yang sia-sia dalam pelaksanaan MBG ini. Seharusnya solusi yang pertama adalah dapur sehatnya dibangun di sekolah atau menggunakan ruang sekolah untuk dijadikan sarana dan prasarana dapur sehat,"sambungnya.

"Solusi yang kedua antara makan bergizi gratis ini disesuaikan dengan menu yang ada diserahkan kepada orangtua murid masing-masing. Kenapa demikian? Anak itu makan sesuai dengan kebiasaan dan pola makan yang ada di dalam lingkungannya dia sendiri. Kalau dipaksakan dengan menu yang tidak biasa mereka makan ini juga menjadi permasalahan. Seharusnya ada banyak pertimbangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan MBG, agar tepat sasaran dan tidak menghamburkan uang negara dan menciptakan ajang korupsi dalam pelaksanaan MBG ini,"katanya.

Untuk itu, terkait kasus keracunan massal di KBB, dirinya meminta pemerintah untuk segera menyelidiki dapur penyedia makan bergizi di wilayah tersebut.

"Menyangkut yang terjadi di KBB ini sesuatu yang perlu dilakukan penyelidikan terhadap dapur-dapur yang bermasalah," tutupnya. ***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Asep Fokussatu

Tags

Rekomendasi

Terkini

X