Komisi D DPRD Kota Bandung Soroti Verifikasi dan Validasi Warga Terdampak Citarum Harum

- Selasa, 25 Oktober 2022 | 23:32 WIB
Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja terkait Penanggulangan Dampak Sosial Program Citarum Harum, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung.
Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja terkait Penanggulangan Dampak Sosial Program Citarum Harum, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung.

FOKUSSATU.ID - Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan warga terdampak program Citarum Harum. Terlebih dengan jumlahnya yang mencapai ribuan orang di Kota Bandung.

Hal tersebut, ia sampaikan pada rapat kerja Komisi D terkait Penanggulangan Dampak Sosial Program Citarum Harum, bersama Bagian Pemerintahan dan Kesra, Bappelitbang, BPKA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, lalu Kecamatan Batununggal, Antapani, Arcamanik, Bojongloa Kidul, dan Astana Anyar, di Gedung DPRD Kota Bandung.

"Jadi sekarang bagaimana political will dari kepala daerah kepada warga yang terdampak sosial dari program Citarum Harum," katanya.

Baca Juga: Tak Kenal Maka Tak Sayang, Hindari Mis Kominikasi Warga dan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor

Kendati demikian, dalam melaksanakan fungsinya ia mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap mengikuti prosedur atau aturan yang ada dan berlaku.

Selain itu, warga terdampak Citarum Harum perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara faktual. Sehingga dapat diperoleh data yang lebih akurat dan program yang akan dilaksanakan lebih tepat sasaran.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, drg. Susi Sulastri yang mendorong agar kembali dilakukan pendataan kepada warga yang terdampak Citarum Harum. Mengingat program ini sudah berjalan dua tahun, sehingga dinilai banyak perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Baca Juga: Jadwal Lokasi SIM Keliling Online Kota Pekanbaru hari Rabu 26 Oktober 2022

"Diupayakan data yang ada saat ini itu riil, yang sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Kita berharap unsur kewilayahan sebagai ujung tombak pemerintahan dapat melakukannya," katanya.

Halaman:

Editor: Wisnu Sungkara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

APBD Defisit, Berikut Langkah Bappeda Kota Sukabumi

Selasa, 15 November 2022 | 22:00 WIB
X