• Selasa, 4 Oktober 2022

SAH! Pemkot dan DPRD Kota Bandung Tetapkan Raperda Perubahan APBD T.A 2022 Jadi Perda

- Jumat, 23 September 2022 | 19:01 WIB
Penandatanganan keputusan dan persetujuan bersama Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung, tetapkan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda.
Penandatanganan keputusan dan persetujuan bersama Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung, tetapkan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda.


FOKUSSATU.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penandatanganan keputusan dan persetujuan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan DPRD Kota Bandung dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung di Jalan Sukabumi, Jumat 23 September 2022.

Rapat paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dihadiri langsung Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna.

Baca Juga: Ratusan Orang Untai Doa Bersama untuk Kota Bandung

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung juga memberikan tanggapan akhir Wali Kota terhadap Raperda Perubahan APBD T.A 2022.

Sebelumnya, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur dan antisipasi serta penanggulangan titik-titik banjir dan potensi longsor di Kota Bandung.

Baca Juga: Yunimar: Yuk, Ramaikan HJKB 212

Sarana dan prasarana infrastruktur tersebut yakni terkait pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL).

Selain itu, perbaikan lingkungan dan pengecatan Kerb di 151 Kelurahan di Kota Bandung. Serta anggaran terkait penanganan jalan berlubang dan juga banjir.

Selanjutnya, Perda ini akan terlebih dahulu disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai amanat ketentuan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.***

Editor: Wisnu Sungkara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HJKB212 Solidaritas Inklusif ala Bantu Tetangga

Senin, 26 September 2022 | 19:41 WIB

Yunimar: Yuk, Ramaikan HJKB 212

Jumat, 23 September 2022 | 18:48 WIB

MANTAP! Pemkot Bandung Tertibkan Sejumlah Reklame Ilegal

Selasa, 20 September 2022 | 18:14 WIB
X