DAU Jabar 2023 Naik, Ridwan Kamil Membenarkan, Tapi Enggan Menjelaskan Berapa Nilai Kenaikannya

FOKUSSATU.ID - Pemerintah Pusat akan menaikkan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2023. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan kenaikan tersebut menjadi kabar baik untuk Jawa Barat yang memiliki 27 Kota/Kabupaten.

Emil sapaan untuk Ridwan Kamil mengatakan itu, saat memberikan sambutan pada puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan acap disebut Musrenbang Provinsi Jabar 2022 di sebuah hotel di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu 30 Maret 2022.

"Berita baik, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah. DAU akan naik, Pak Sekda Jabar kemarin ikut rapat. 2023 Insyaallah akan mulai berlaku," ucapnya.

Gubernur menyebutkan kenaikan tersebut salah satu pejuangan dari Provinsi Jawa Barat yang meminta kepada pemerintah pusat, agar adanya keuangan bagi hasil berbasis penduduk.

Baca Juga: Wacana 3 Periode, Presiden: Semua Pihak Harus Taat Pada Konstitusi

"Jadi siap-siap bu Ade (Bupati Bogor) penduduknya paling besar, tahun depan DAU nya miliar-miliar atau triliun. Saya tidak tahu, akan hadir mengiringi jumlah penduduknya yang besar yang selama ini kurang proporsional," ucapnya.

Emil menambahkan, kenaikan DAU nanti tidak akan mengurungkan pemekaran wilayah di Jawa Barat. Hal itu dikarenakan pemekaran suatu kebutuhan sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan di antara wilayah.

"Kita ada perjuangan pemekaran daerah, walaupun masih moratorium di pemerintah pusat. Sampai saat ini tetap pemekaran wilayah tentunya secara politik harus kita perjuangkan," tandasnya.

Saat ditanya berapa besar DAU yang akan diterima Jabar dari Pemerintah Pusat, Emil tidak menjelaskannya.

Baca Juga: Lesti Makin Dikenal Lesti Makin To The Moon

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengubah skema penyaluran dana alokasi umum (DAU) dari pusat ke daerah.

Hal itu berdasarkan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Dengan formula yang ada, Sri menjamin tidak akan ada daerah yang mengalami penurunan alokasi DAU.

Malahan, DAU sejumlah daerah akan meningkat. Kenaikan terjadi di 16 provinsi dan 198 kabupaten atau kota di Indonesia.*** 014