FOKUSSATU.ID - Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menyampaikan pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS. Sebab pegiat media sosial itu bukan kader, PKS.
Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.
"Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri, Minggu 23 Januari 2022, sebagaimana dikutip dari pks.id.
Baca Juga: Diteriaki Maling Kakek Ini Tewas Dihakimi Massa
Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.
"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ungkapnya.
Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.
Baca Juga: Aktor Utama Dugaan Penjualan Aplikasi Robot Trading Skema Ponzi Dicokok
"Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," ujar Mabruri.***
content creator jurnalis gus
Artikel Terkait
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Apresiasi Kesiapsiagaan Pemprov Hadapi Musim Hujan
Komedian Cerdas Nggak Jadi ke Demokrat, Gabung PKS Narji Dapat Peci Presiden
Pemprov Jabar Molor, Legislatif PKS Mempertanyakan Kapan Pergub Perda Pesantren Diterbitkan
PKS Tolak Rencana Pemindahan Ibukota, Ini Alasannnya
RUU IKN Disahkan Jadi UU Tanpa Dukungan PKS
PKS Menilai Pemerintah Lebih Mementingkan Pindah IKN daripada Pemulihan Ekonomi Rakyat