FOKUSSATU.ID - Seyogyanya APBD Jawa Barat Tidak Lagi Dialokasikan Membangun Infrastruktur. Masih ada yang lebih utama, berantas kemiskinan ekstrim di 17 Kota Kabupaten (Kokab).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan hal tersebut di atas, dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis 7 April 2022.
"Saya sarankan agar Gubernur Jabar fokus menjalankan program bantuan sosial dan membuat program prioritas yang dapat mendorong rakyat untuk dapat penghasilan yang lebih besar," katanya.
Mengingat saat ini, sebanyak 17 dari 27 Kokab masuk dalam Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022.
Baca Juga: Penuhi Panggilan Polisi Komika Marshel WidiantoTerheran Heran Dikerumuni Awak Media
Adapun, 17 Kota Kabupaten ini adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka.
Kemudian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.
Data tersebut kata Ono Surono, berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022.
Hal ini diingatkan Ono Surono karena, di Jawa Barat anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih banyak dimanfaatkan untuk membangun cretive centre, pusat budaya, alun-alun sampai pagar-pagar bangunan.
Baca Juga: Polisi Kembali Tangkap Kawanan Indra Kenz
"Jadi sudah selayaknya APBD Jawa Barat tidak lagi dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang tidak penting," ungkapnya.
Ono Surono, menjelaskan, demi memberantas kemiskinan ekstrim, Pemerintah Pusat sudah menggulirkan berbagai macam paket bantuan sosial yang diintegrasikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Bukan hanya memanfaatkan APBN saja tetapi juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti dana desa. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat?" ujarnya.
Saat ini kata Ono Surono, tidak ada program di Jawa Barat yang efektif langsung memberikan solusi bagi kemiskinan apalagi yang ekstrim.