FOKUSSATU.ID - Penataan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) kedepan akan menjadi centra atau pusat kota Sumedang, bahkan akan menjadi pusat pendidikan Nasional hingga Internasional. Hal ini tertulis dalam pengesahan Raperda Kawasan Perkotaan Jatinangor.
Terkait munculnya pengesahan Raperda Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ), Pembina Yayasan IbuDjati (Incu Buyut Djatinangor) Asep Riyadi, mengapresiasi atas kinerja DPRD Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan jajarannya.
Pihaknya terus medorong kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, untuk segera menindaklanjuti dari UU Otonami daerah atas potensi wilayah yang masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Pemkot Cimahi Berkomitmen Tingkatkan Sanitasi Kota
“Sebelum merumuskan Raperda KPJ, seharusnya urusan tanah di Jatinangor sudah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sehingga dalam tata ruang, dan penentuan pola ruang bisa lebih sinkron dan bermanfaat bagi semua pihak,” ungkap Asep Riyadi, saat dikonfirmasi, Kamis 16/09/2021.
Ia menegaskan, Undang-Undang Otonomi Daerah sudah menjelaskan jika tanah menjadi 10 urusan pokok yang harus dikembalikan ke daerah.
Baca Juga: Perhutani KPH Bandung Utara Bakal Kaji Debit Air Yang Dikerjasamakan Bersama PT Muawanah Al Masoem
“Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang lebih proaktif dan berani mengejar untuk meminta sehingga pengelolaannya menjadi sumber PAD Pemerintah dan utamanya bermanfaat bagi sosial, ekonomi dan lingkungan yang benar,” tegasnya.
Ia berharap Jatinangor jangan sampai menjadi surga yang diterlantarkan.
“Diterlantarkan oleh siapa? oleh kebijakan Pemprov Jabar yang telah membagi-bagikan tanah, menguasai tanah tapi tidak memberikan satu kepastian pengelolaan kepada Pemda Sumedang secara riil. Semoga Pemda Sumedang dan DPRD Sumedang mampu menindaklanjuti permasalahan tanah di Jatinangor tersebut.” Pungkasnya. (**)