FOKUSSATU.ID - Direktur Alfurqon Institute, Ihsan Nugraha, memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bandung yang mengajak masyarakat untuk bersikap objektif dan bijak dalam menanggapi kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS).
Menurutnya, ajakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya menjaga stabilitas opini publik.
"Namun demikian, objektivitas bukan berarti membungkam kritik, dan kebijakan bijak bukan berarti menutupi kesalahan," kata Ihsan, Jumat (1/8/2025).
Baca Juga: DPRD Kabupaten Bandung Serukan Penyelesaian Kasus PT BDS Secara Bijak
PT BDS, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola dengan uang publik, seharusnya mematuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ketika perusahaan ini mengalami gagal bayar hingga ratusan miliar, melibatkan nama-nama vendor dan mitra swasta lainnya, publik berhak untuk mempertanyakan dan mengawasi secara kritis.
Pernyataan bahwa masalah ini adalah urusan bisnis murni juga perlu dipertanyakan. Ketika uang negara telah digunakan, batas antara urusan bisnis dan kepentingan publik menjadi sangat tipis.
Baca Juga: PT BDS BUMD Pemkab Bandung Klarifikasi Isu Gagal Bayar
Oleh karena itu, tidak bijak jika fungsi pengawasan legislatif hanya berhenti pada pembelaan terhadap status quo tanpa mengungkap akar permasalahan yang sebenarnya.
DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengungkap potensi penyimpangan, bukan sekadar menjadi juru bicara klarifikasi.
Transparansi penuh, audit investigatif, dan pembukaan akses data kepada publik adalah langkah objektif yang seharusnya diambil. Jika tidak ada pelanggaran, hal ini justru akan membersihkan nama semua pihak yang terlibat.
"Kita tidak ingin BUMD milik rakyat dijadikan tameng untuk praktik bisnis yang tidak sehat, " Ungkapnya.
Dalam semangat demokrasi yang sehat dan supremasi hukum, kami menyerukan agar DPRD Kabupaten Bandung menjalankan fungsi kontrolnya secara lebih independen, terbuka, dan berpihak pada rakyat, bukan hanya pada narasi formalistik atau pembelaan institusional.***