‎Ambil Alih Penanganan Jalan Desa dan Kabupaten, Kepala Desa Cilame Dukung Rencana Pemprov Jabar

‎FOKUSSATU.ID, KAB BANDUNG – Penanganan Jalan desa dan jalan kabupaten yang selama ini menjadi kewenangan daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal ini mendapat apresiasi dan dukungan dari para Kepala Desa. Soalnya kebijakan tersebut akan menjadi terobosan baru terutama bagi desa-desa yang kerap kesulitan mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Seperti hal nya yang disampaikan Kepala Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Alo Sibirin, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah Jabar.

‎“Saya sangat setuju,  dengan turunnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk penanganan jalan-jalan desa atau jalan kabupaten, ini akan menjadi angin segar bagi masyarakat desa,” ujar Alo, Rabu (26/11).

Baca Juga: Peringati HMPI 2025, Wakil Menteri Kehutanan Tanam Pohon di Ujungjaya Sumedang

Ia menjelaskan, selama ini banyak desa mengalami kendala ketika mengajukan pembangunan jalan melalui Musrenbang karena tidak terakomodir oleh pemerintah kabupaten.

Dengan adanya intervensi langsung dari Pemprov Jabar, Alo berharap kebutuhan dan kondisi jalan desa dapat terverifikasi secara akurat, baik terkait jumlah maupun tingkat kerusakan.

‎Alo juga berharap Desa Cilame dapat menjadi pilot project penerapan program perbaikan jalan tersebut. Ia menilai, program ini akan membantu desa memperoleh penanganan langsung tanpa berbelit-belit dalam proses penganggaran.

Baca Juga: Respons Aspirasi Publik, Prabowo Rehabilitasi 3 Mantan Direksi ASDP

‎“Secepatnya mudah-mudahan Desa Cilame menjadi pilot project. Kami berharap jalan desa dan kabupaten segera diperbaiki, diverifikasi, dan soal anggaran biarlah ditentukan oleh profesional yang ditunjuk Pemprov Jabar,” tambahnya.

‎Namun, Alo Sibirin juga mengingatkan agar pemerintah provinsi berhati-hati dalam menunjuk kontraktor yang akan mengerjakan proyek perbaikan jalan. Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama karena menyangkut kepentingan jangka panjang masyarakat.

“Kontraktor yang ditunjuk harus yang teruji, mampu mempertahankan kualitas dan volumenya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif,” tegas Alo.