Untuk itu, PKR ikut mengawasi para aparatur sipil negara (ASN) yang ikut serta mendukung salah satu paslon tertentu, dan segera melaporkannya kebawaslu, panwas. Bahkan, untuk masyarakat pun, kami persilahkan melaporkannya ke DPP PKR biar dapat diteruskan ke bawaslu atau Gakumdu.
Apabila laporan itu tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu atau gakumdu, maka DPP PKR akan menggugat dan melaporkan mereka ke bawaslu RI DAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Karena mereka makan gaji buta, kerja hanya setahun, tapi dapat gaji 5 tahun dan pesangon dari uang rakyat melalui pajak," tuturnya.
Selama sebulan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Peduli Keadilan Rakyat (PKR) sebagai pengawas yang bekerjasama dengan Bawaslu RI menjadikan Pilkada di provinsi Jabar sebagai sampling nasional dalam pemantauan/pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2024.
Mengenai penentuan daerah kabupaten/kota, DPP PKR jadikan sampling pemantauan, dengan melihat besar kecilnya APBD dan Jumlah DPT di tiap kabupaten/kota.
Dalam hal ini, DPP-PKR mendukung dan mendesak Bawaslu serta masyarakat agar sama-sama pro aktif mengawasi pelaksanaan pilkada. Sehingga terjadi pilkada yg Demokkratis dan jurdil (jujur dan adil).
Untuk itu, Dewan Pengurus Pusat Peduli Keadilan Rakyat (DPP-PKR) dalam temuannya, telah membuat laporan hasil pemantauan DPP PKR.
Artikel Terkait
Jelang Pencoblosan di Pilkada Kota Cimahi, Tim Pemenangan No Urut 2 Gelar Bimtek Ratusan Saksi
Bappiluda DPD Demokrat Jabar Terus Gencar Sosialisasikan Pemenangan Dedi mulyadi-Erwan dan Dikdik-Gilang di Pilbup KBB
Bappiluda DPD Partai Demokrat Jabar Terus Gencar Turun Sosialisasikan Pemenangan Dedi-Erwan, Pilgub Jabar dan Pilbup Bupati Bandung
Temui MBZ di UEA, Prabowo Undang Kerjasama untuk Ketahanan Pangan dan Energi
Usai Kunjungan ke 6 Negara, Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air