FOKUSSATU.ID - DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dalam rapat paripurna Kamis lalu.
Dalam APBD 2024 tersebut pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp1,437 triliun atau naik dari target tahun 2023 sebesar Rp1,351 miliar.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, APBD 2024 Kota Bogor akan difokuskan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
Baca Juga: PPP Dinilai Lebih Strategis Fokus Pileg Ketimbang Pilpres
Berdasarkan masukan yang disampaikan oleh DPRD Kota Bogor, Atang menyebut lembaganya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor menyepakati untuk menyesuaikan beberapa pos belanja yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak, pelajar serta sekaligus dukungan untuk anak usia dini.
“DPRD Kota Bogor bersama dengan Pemerintah Kota Bogor menyepakati untuk penguatan program yang secara langsung dengan permasalahan sosial dan kemiskinan,” ujar Atang dikutip Minggu (3/12/2023).
Untuk mendukung program pelayanan dasar dan menyiapkan anggaran yang cepat tanggap, DPRD Kota Bogor memberikan catatan kepada Pemkot Bogor agar penggunaan biaya tidak terduga (BTT) tahun 2024 senilai Rp98,5 miliar harus benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Jerman Juara Piala Dunia U 17 !
Diketahui, postur APBD 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp3,035 triliun, PAD sebesar Rp1,437 triliun, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,597 triliun.
Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp3,107 triliun dan Pembiayaan Daerah dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp84,145 miliar, Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp12,294 miliar, dan Pembiayaan Netto sebesar Rp71,851 miliar.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, untuk pendapatan daerah, dirinya meminta tetap meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.
Selain itu, Bima Arya memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) untuk mengakselerasi proses perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Baca Juga: Gak Bahaya Tak, Covid 19 Menghilang Kini Wabah Virus Zombie Menyerang Kota Bandung
Artikel Terkait
Diguyur Hujan Deras, Banjir Lintasan Rendam Ratusan Rumah di Kota Bogor
Dua Korban Meninggal Akibat Longsor di Bogor Dimakamkan Hari ini
Gardu Induk Milik PLN Hilang Daya, Wilayah Bogor Sempat Gelap Gulita
Baliho di Kota Bogor Roboh, 2 Orang Jadi Korban
Lajur Jalan Batutulis Mbah Dalem Bogor Bakal di Tutup Total, Betikut Ini Tanggal dan Waktunya