Kapolri Hapus Sistem Tilang Manual, Ganti Tilang Elektronik

 

FOKUSSATU.ID - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menghapus sistem tilang manual dan menggantinya dengan sistem tilang elektronik (ETLE).

 

Penerapan sistem tilang elektronik ini akan segera diterapkan diseluruh wilayah di Indonesia.

 

Namun demikian, jika tilang manual dihapus, apa fungsinya SIM dan bayar pajak tahunan?

 

Hal ini seperti dipertanyakan warganet dari unggahan akun Instagramnya, seperti akun Instagram @Gridoto, (21/10/22).

 

 

@rabka_arts: Gak terima nih gw SIM masih kinclong semenjak diterbitkan sampai sekarang, gak pernah diperiksa

 

@ghulamnaj: Gak perlu punya SIM, gak perlu bayar pajak motor

 

@akiraya13: Pajak hidup tetapi SIM mati tetap aman

 

Sebab, dengan dihapusnya tilang manual, turut menghentikan razia Polisi di jalan.

 

Menjawab pertanyaan itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jhoni Eka Putra beri penjelasan

 

"Bagi masyarakat jangan berpikir seperti itu. SIM bukan hanya bagian dari tata tertib berkendara," ucap Jhoni.

 

"Tetapi juga menjadi bukti kelayakan pengendara, taatilah perturan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan," jelas Jhoni.

 

Hal sama juga dikatakan Kanit Regident Polres Metro Bekasi, AKP Robby Hefados.

 

"Surat Izin Mengemudi alias SIM merupakan suatu identitas yang wajib dimiliki setiap pengendara bermotor," tegasnya.

 

 

"Tanpa memiliki SIM, seseorang tidak diperbolehkan mengendarai motor," terang Robby.

 

Robby menyebut SIM akan sangat dibutuhkan bagi para pekerja mobile.

 

"Ada beberapa perusahaan yang menjadikan SIM sebagai salah satu syarat saat masuk kerja," ucapnya.

 

Selain itu, SIM tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, misal saat terekam tilang elektronik.

 

Robby memaparkan, pelanggar yang terjaring tilang elektronik perlu melampirkan sejumlah syarat ketika melakukan konfirmasi.

 

Mulai NIK (nomor induk kependudukan) KTP sampai SIM.

 

Menurut Robby, SIM sendiri diterbitkan Kepolisian sesuai prosedur penerbitan.

 

Agar dapat memiliki SIM, calon pengemudi wajib lulus ujian teori dan praktik yang diselenggarakan pihak Kepolisian.

 

Hal tersebut tercantum pada Pasal 87 UU Nomor 22 Tahun 2009.