Luhut Ogah Buka Big Data Warganet Dukung Tunda Pemilu, Pegiat Medsos Ungkap Hal Ini

FOKUSSATU.ID - Meski sudah didesak berbagai kalangan agar membuka big data yang memuat 110 juta warganet pendukung penundaan Pemilu 2024, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, tetap menolak. Terakhir, Luhut juga menolak membukanya saat didesak Mahasiswa UI.

Benarkah big data versi Luhut? Pegiat media sosial (medsos) Darmansyah mendesak Luhut membuka big data tersebut. Apalagi Luhut adalah seorang pejabat negara yang harus menjaga kredibilitasnya.

"Jika tidak berani membuka, artinya Pak Luhut tidak punya data. Jadi selama ini Pak Luhut telah menyebar berita bohong atau hoaks," ujar Darmansyah, Rabu 13 April 2022.

Baca Juga: Yang Potensial dan Dibutuhkan Rakyat Siap Dicalonkan PPP di Pilpres 2024, Syaratnya Hanya Ini

Sebagai pejabat negara, sambung Darmansyah, maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apalagi Luhut digaji oleh negara yang notabene adalah uang rakyat. Jika rakyat yang menyebar hoaks saja bisa dipidana maka Luhut juga bisa terkena pidana karena telah menyebarkan berita hoaks.

"Pak Jokowi sebagai atasan Pak Luhut juga harus tegas. Berikan sanksi sebagai efek jera. Masa punya anak buah yang diduga berbuat bohong dipertahankan," tanyanya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial yang menyatakan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut mengaku punya data terkait itu namun ia tak bersedia membukanya ke publik.

Luhut mengatakan saat ini teknologi berkembang cukup pesat untuk mendapatkan data tersebut. Dia juga menegaskan data yang dimiliki benar-benar ada bukan sekadar kebohongan saja. "Ya pasti ada lah (big data), masa bohong. Tapi janganlah (dibuka ke publik), buat apa dibuka," kata Luhut kepada wartawan, Rabu (16/3/2022).

Baca Juga: Balita 2 Tahun Belum Sadar Pasca Musibah Tanah Longsor di Citamiang Sukabumi, Wali Kota Janji Seperti Ini

Luhut menjelaskan mengenai apa yang pernah dikatakannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, pernyataan terkait penundaan pemilu itu disampaikan karena melihat kondisi di masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Saat ini kondisi sudah mulai tenang tanpa adanya gejolak politik. Maka dari itu, menurutnya, banyak masyarakat kalangan bawah ingin kondisi ini tetap terjaga.

"Yang saya tangkap ya, saya boleh benar boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok, yang kedua kenapa duit segitu besar untuk pilpres mau dihabisi sekarang. Kita kan masih sibuk dengan COVID-19, keadaan masih begini, dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan, kenapa kita mesti terburu-buru," ujarnya.*** 014