FOKUSSATU.ID - Pertumbuhan ekonomi nasional tetap solid dan inflasi terjaga dalam sasaran 2,5±1% berkat kombinasi kebijakan fiskal, dukungan bansos, stimulus transportasi, optimalisasi penyaluran SPHP, dan antisipasi risiko cuaca La Niña yang berpotensi mengganggu pasokan pangan.
Pemerintah pusat, lanjutnya, mendorong TPID dan TP2DD di Jawa Barat untuk memperkuat basis data neraca pangan, meningkatkan efektivitas program Kerja Sama Antar Daerah, serta memaksimalkan instrumen digitalisasi daerah—terutama pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI)—guna mempercepat belanja publik dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kebijakan harus cepat, akurat, dan berdampak langsung. Momentum akhir tahun menjadi ujian penting bagi ketahanan pangan, tata kelola fiskal, dan inovasi daerah”, tegas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan dalam Pasamoan Agung di Garut, Selasa (9/12/2025).
Baca Juga: Wagub Erwan Tegaskan Penanganan Banjir Bandung Selatan Harus Melibatkan Banyak Pihak
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menegaskan pentingnya sinergi antara TPID dan TP2DD sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran transaksi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional.
Ia menyampaikan bahwa inflasi Jawa Barat yang terus berada dalam rentang sasaran nasional merupakan capaian yang harus dijaga melalui langkah antisipatif berbasis data, koordinasi lintas daerah, serta konsistensi pelaksanaan program pengendalian harga di lapangan.
Menurutnya, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan, terutama menghadapi potensi kenaikan permintaan akhir tahun serta tekanan pada komoditas pangan strategis.
“Kita harus pastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik berjalan efektif agar masyarakat tidak terbebani oleh gejolak harga,” ujarnya.
Baca Juga: Seminar BIG : Jabar Optimistis Tahun 2026 Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 5,5 - 6 Persen
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menegaskan bahwa sinergi pusat–daerah menjadi kunci menjaga stabilitas harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan transformasi digital akan menjadi dua pilar strategis pembangunan ekonomi daerah pada 2026: kuat di pangan, cepat dalam inovasi, dan akuntabel dalam tata kelola fiskal.
"Seluruh langkah penguatan koordinasi, stabilisasi harga, dan digitalisasi transaksi dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan kebijakan publik berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Deputy Kepala Perwakilan BI Jabar Muslimin Anwar.
Sebagai penutup, HLM TPID dan TP2DD menyepakati komitmen bersama menghadapi HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan menjaga ketersediaan stok pangan strategis, memastikan kelancaran logistik dan pengendalian tarif transportasi, serta memperkuat koordinasi mitigasi cuaca dan bencana daerah.
Di sisi digitalisasi, seluruh pemda bersepakat mendokumentasikan komitmen pemerintah daerah dalam P2DD, fokus pada indikator baru penilaian IETPD, dan mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk memperkuat tata kelola keuangan dan mempercepat implementasi transaksi non-tunai di Jawa Barat.***(011)