FOKUSSATU.ID - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menyelenggarakan Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah yang berlangsung di El Hotel Bandung, Kamis 23 Oktober 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan jajaran Kepala Dinas, pengusaha dari berbagai negara dan pengurus APINDO dan para pemangku kepentingan lainnya.
Ketua APINDO Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyampaikan bahwa forum ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat sinergi nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Baca Juga: Rizal Khairul: Pentingnya Pendataan Akurat dalam Penanganan PPKS
“Para pengusaha sudah lama ingin menyampaikan secara langsung berbagai persoalan kepada Gubernur Jabar. Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan yang dihadapi dunia usaha akhirnya bisa
disampaikan, sekaligus mendengarkan langsung arahan, gagasan serta komitmen Gubernur Jabar dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut Gubernur Jabar menyampaikan bahwa perusahaan harus dapat beroperasi dengan baik melalui dukungan infrastruktur yang memadai, seperti sambungan listrik, gas, jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu, negara juga wajib hadir untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dan perlindungan kepada rakyat.
“Contohnya pada perusahaan sektor air mineral, negara seharusnya melakukan tiga hal penting dengan uang pajak dari perusahaan yaitu membangun infrastruktur air bersih dan pertanian di seluruh area sekitar perusahaan, melakukan reboisasi hutan sebagai sumber utama air, serta membangun infrastruktur jalan yang memadai di sekitar wilayah operasi perusahaan. Kalau tiga hal itu dilakukan, maka warga merasakan manfaatnya. Itulah bukti bahwa negara hadi," ujar gubernur.
Baca Juga: Kini Kampung Lamajang Dayeuhkolot Bebas Banjir, Warga Apresiasi Kinerja Bupati Bandung
Gubernur Jabar juga menyampaikan bahwa akan mengatur distribusi pajak secara lebih adil dengan memetakan desa-desa di sekitar industri. Mulai tahun 2026, hal ini akan menjadi prioritas agar tidak ada lagi desa miskin di sekitar pabrik yang membayar pajak. Sehingga pajak akan kembali kepada
wilayah sumbernya, agar masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat dari aktivitas industri.
“Saya tidak mau lagi melihat situasi di mana pabrik membayar pajak setiap tahun triliunan atau ratusan miliar, tetapi desa tempat pabrik itu berada tetap miskin, tidak punya air bersih, anak-anaknya tidak sekolah, rumah-rumahnya kumuh. Pajak itu harus kembali kepada wilayah di mana perusahaan itu berada. Harus kembali ke masyarakat di sekitar sumber pajak”
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menegaskan pentingnya perusahaan untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam hal pembayaran pajak. Ia menyoroti bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan yang menjalankan kegiatan industrinya di Jabar, namun justru membayar pajakdi luar wilayah Jabar.
Gubernur meminta agar perusahaan yang beroperasi di Jabar juga membayar pajaknya di Jabar, demi terwujudnya keadilan fiskal dan kemajuan daerah.***(011)