nasional

Risih Isu Pergantian Kapolri Terus Mencuat, Haidar Alwi: Mari Hormati Keputusan Negara

Minggu, 14 September 2025 | 15:59 WIB
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi

FOKUSSATU.ID - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengaku risih dengan terus bergulirnya isu pergantian Kapolri pasca aksi unjuk rasa Agustus 2025 lalu.

Menurutnya, isu pergantian Kapolri yang terus dipaksakan akan berdampak tidak baik bagi stabilitas keamanan negara. Apalagi, pihak Istana dan DPR telah menutup rumor tersebut agar tidak terus bergulir kepermukaan.

"Isu ini ibarat asap hitam yang sengaja ditebarkan untuk menutupi langit jernih kebenaran. Istana dan DPR, dua lembaga negara yang memegang kewenangan sahih telah menutup pintu rapat-rapat bagi rumor murahan ini," kata Haidar Alwi, Minggu (14/9/2025).

Dirinya merasa heran lantaran masih ada segelintir pihak yang terus meniupkan isu tersebut.

Baca Juga: ‎Ciptakan Situasi dan Kondisi Aman Tentram, Lurah Karangmekar Bersama Aparat Lakukan Sidak ke Wilayah

"Mereka tahu kabar itu bohong, tapi tetap kembali, berharap publik termakan adegan yang dikemas seperti kebenaran. Inilah yang disebut pengkhianatan terhadap akal sehat, pengkhianatan terhadap stabilitas bangsa," ungkap Haidar Alwi.

"Mari kita jujur, isu semacam ini tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari niat buruk. Kapolri dijadikan bahan spekulasi, seolah-olah posisinya bisa digerogoti hanya dengan opini jalanan," sambungnya.

Padahal kata dia, saat ini Polri sedang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan pascakerusuhan.

Baca Juga: Jadi Pendukung Kerja Direktorat Teknis, Sekjen Kementerian ATR/BPN Imbau Jajaran Harus Bekerja Maksimal di Tengah Efisiensi

Ia pun mempertanyakan maksud dari isu pergantian kapolri di tengah situasi saat ini. Menurut dia, isu ini bukan sekadar manuver politik, melainkan serangan terhadap keteguhan institusi negara.

"Mereka yang terus memainkan wacana ini sesungguhnya sedang menguji kesabaran bangsa, seakan ingin melihat apakah rakyat mudah terpecah hanya dengan kabar bohong,"katanya.

Sikap tegas Istana dan DPR menurutnya adalah palu terakhir yang bisa mematahkan prinsip tersebut.

Baca Juga: Sekwan Bandung: Tunjangan Dewan Bukan Penghasilan Tambahan, Melainkan Hak Normatif

"Tidak ada pergantian, tidak ada rencana tersembunyi, tidak ada intrik yang dibisikkan di balik layar. Semua itu hanyalah bayangan yang diciptakan untuk menakut-nakuti,"katanya.

Halaman:

Tags

Terkini

OJK Gelar Porseni FKIJK 2025

Jumat, 19 Desember 2025 | 07:41 WIB