FOKUSSATU.ID - Ketua DPP Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengatasi premanisme di dunia usaha.
Bersama Polda Jabar yang diwakili Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Korem 062 Tarumanegara yang diwakili oleh Kasrem Letkol Inf Hamzah Budi Susanto dan Forkopimda Garut, Apindo aktif melakukan koordinasi dilapangan.
Koordinasi dihadiri Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Ketua DPRD Garut Ayi Suryana, Dandim 0611/Garut Letkol Inf Andrik Fachrizal, Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Nugroho, dan pengusaha di wilayah Garut.
Baca Juga: Walikota Bandung Farhan Jenguk Anggota Polisi Terluka Saat Pengamanan Laga Persib
Ning Wahyu mengatakan bukan hanya masalah resiprokal tarif tetapi beberapa hal lain seperti tingginya biaya logistik, ketidakpastian hukum, perizinan, politisasi ketenagakerjaan, juga premanisme menjadi tantangan pengusaha di Jabar.
Gangguan premanisme bisa terjadi sejak awal proses pembangunan industri hingga tahap perekrutan tenaga kerja. Modusnya bervariasi, mulai dari intimidasi hingga gugatan tanpa dasar hukum.
Ia menilai akar masalah berasal dari keinginan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan industri, namun tanpa memiliki bekal kompetensi maupun pemahaman yang memadai.
Sebagai solusi jangka panjang, Apindo Jabar menawarkan pendekatan berbasis edukasi kepada masyarakat, mencakup pemahaman tentang mindset bisnis, standar kerja, kepatuhan buyer (buyer’s compliance), serta peluang usaha.
Baca Juga: Radea Respati Resmi Membuka Acara Pelatihan Catering dan Barista Tahun 2025
Apindo Jabar juga siap meluncurkan pilot project anti-premanisme di Garut, berkolaborasi erat dengan Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara dan Forkopimda Garut.
"Mari jadikan Garut sebagai contoh daerah naik kelas profesional, kolaboratif, aman bagi investasi, dan terus bertumbuh secara ekonomi," pungkas Ning Wahyu.
Polda Jabar juga menyatakan siap membentuk pos pengamanan industri dan bertindak cepat terhadap setiap laporan. Korem dan Kodim berkomitmen turun langsung ke lapangan tanpa harus menunggu permintaan, sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap investor.
Dikewilayahan, Polres Garut menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik premanisme di wilayahnya. Kejaksaan Garut juga memastikan akan memberi atensi khusus pada perkara-perkara terkait
untuk menimbulkan efek jera.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Kembali Ingatkan Warga yang Tinggal di Pinggir Sungai Segera Pindah
Dari sisi regulasi dan fasilitasi, DPRD Garut mendukung percepatan pengembangan kawasan industri terpadu
agar proses perizinan makin mudah.
Sementara itu, Bupati Garut beserta jajaran menyatakan dukungan penuh terhadap program Apindo, serta mengapresiasi langkah organisasi tersebut dalam mengedukasi, membina,
melatih, dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri.