FOKUSSATU.ID - Apindo Jabar dan jajaran pengurus Kab/kota bersilaturahmi dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) di Gedung Pakuan sekaligus beraudiensi menjalin kolaborasi yang baik antar dunia usaha dan pemerintah.
Ketua Apindo Jabar Njng Wahyu Astutik menyampaikan apresiasi terkait kebijakan perlindungan dunia usaha yang sudah digagas KDM, diantaranya melarang aksi premanisme di lingkungan dunia usaha.
"Kami mengapresiasi langkah strategis gubernur dalam menjaga iklim usaha yang kondusif, khususnya terkait aspek keamanan berusaha," ujarnya.
Baca Juga: Pelatih MU Amorim : Kemenangan atas Lyon Terinspirasi Treble Tahun 1999
Di awal menjabat, gubernur langsung menandatangani komitmen bersama Forkopimda Jabar terkait pemberantasan aksi premanisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas dan deklarasi “Jabar Manunggal” untuk menangani berbagai hambatan pembangunan, termasuk aksi premanisme yang mengganggu investasi, pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja, serta berbagai praktik ilegal lainnya yang merugikan dunia usaha.
"Kami juga memerlukan kepastian hukum terkait upah sektoral. Saya berharap polemik tahunan ini berakhir dimasa Pak Gubernur Dedi Mulyadi, " tegasnya.
Ning Wahyu juga menyoroti tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, salah satunya adalah pemberlakuan tarif impor oleh Amerika Serikat. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dinamika industri di Jawa Barat, mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi berbagai sektor unggulan di Jabar.
Baca Juga: MU Lolos Babak Semifinal Piala Eropa Lewat Skor Maguire, Skor Akhir 5-4
Perubahan ini memerlukan adaptasi strategis dari pelaku usaha serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar daya saing industri Jabar tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan terkait hubungan industrial antara
perusahaan dengan pekerja bermula dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Buruh yang kerap melakukan aksi demonstrasi sebagian besar berasal dari luar daerah, karena proses rekrutmen oleh HRD yang cenderung menarik tenaga kerja dari kampung halamannya.
Oleh karena itu, Gubernur Jabar menekankan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen yang lebih berpihak pada warga lokal dan meminta kepada Apindo Jabar supaya perusahaan tidak lagi membuka lowongan kerja tanpa koordinasi.
Baca Juga: Ijazah JkW Nggak Boleh Difoto, Ijazah Mohammad Hatta Dipajang di Universitas Belanda
"Cukup melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemprov. Tenaga kerja lokal akan diprioritaskan dan jika tidak tersedia baru dilakukan pencarian dari luar daerah," tuturnya.***(011)