Dengan diterapkannya sistem pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang berbasiskan online telah menggerus kerja konvensional. Dan itu merupakan suatu keniscayaan.
Menurut Yayan, ini merupakan dampak yang dihasilkan dari penerapan smart city. Dalam menerapkan Smart City, E-Gov, SPBE tanpa mengurangi ATK (Alat Tulis Kantor), tanpa mengurangi sumber daya manusia, berarti itu tidak berjalan efisien.
"Karena kuncinya smart city dan SPBE (E-Gov) adalah layanan yang paripurna dengan inovasi menghasilkan efisiensi. Itu kunci utamanya," ujar Yayan.
Efisiensi juga pada akhirnya mengurangi beban waktu, pikiran dan biaya. "Kami di Diskominfo mengurangi ATK, cetakan. Kalau kita mau sosialisasi dengan pamflet-pamflet, saya coret tuh," tegasnya.
"Untuk sosialisasi kita gunakan media sosial, tetapi kita juga tetap memerankan peranan media massa. Karena prinsifnya bagaimana memaksimalkan sosialisasi menggunakan media massa dan media sosial. Seperti bekerja sama dengan PWI atau media," katanya.
Begitu juga dengan SDM (Sumber Daya Manusia), secara kuantitas pasti ada pengurangan. Karena itu risiko dalam mengurangi beban pemerintah. "Dalam artian beban itu kita alihkan," imbuhnya.
"Yang tadinya untuk belanja hal-hal seperti itu, maka untuk memberikan layanan kepada masyarakat kita perkuat server-nya, kita amankan server-nya, kemudian kita bikin aplikasi yang bagus yang bisa dirasakan masyarakat," beber Yayan.
Yayan juga menyadari, teknologi itu memang mahal. Namun itu hanya di awal saja. Tapi ke depannya akan mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya.
Untuk saat ini, tenaga-tenaga administrasi di pemerintahan Kota Bandung sudah mengalami pengurangan.
"Jadi sekarang tenaga-tenaga yang ada (Diskominfo) itu adalah tenaga ahli. Ahli grafis, ahli analisis, dan ahli rilis. Mungkin ke depan sudah tidak ada (tenaga ahli rilis) karena sudah ada teknologi AI," ucapnya.
"Jadi sekarang tenaga administratif sudah tidak ada. Untuk itu SDM nya harus bisa berinovasi agar dapat bekerja di mana pun, termasuk di dunia pemerintahan," pungkasnya. (*)