nasional

Langkah Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah Untuk Cegah Hoaks hingga Politik Uang Saat Pilkada Serentak 2024

Rabu, 19 Juni 2024 | 06:35 WIB

 

FOKUSSATU.ID, BANTUL - Guna mencegah beredarnya politik uang di Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan bulan November mendatang, sejumlah langkah pencegahan dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bawaslu Kabupaten Bantul menjalin kerja sama dengan menggandeng pimpinan Ormas Islam dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho menjelaskan, langkah sosialisasi menggandeng pimpinan Ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah merupakan wujud penguatan demokrasi yang sehat dan bersinergi.

Baca Juga: Kodim 0618 dan PWI Pokja Kota Bandung Siap Berkolaborasi Dalam Menciptakan Bandung Bebas Hoax

"Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan, untuk aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, Rabu 19 Juni 2024.

Menurut dia, secara konkret pengawas Pemilu akan mengajak pengurus dan anggota NU serta Muhammadiyah untuk aktif dalam pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pilkada Serentak 2024.

Didik mengatakan, kerja sama dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu penting dilakukan karena potensi kerawanan pemilihan ke depan antara lain politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks atau berita bohong.

Baca Juga: Masyarakat Siap Bantu Pemerintah Tangkal dan Cegah Penyebaran Berita Hoax di Pilkada Serentak 2024

"Melalui kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah diharapkan dapat mereduksi praktik politik uang dalam perhelatan Pilkada ke depan," katanya.

Selain itu, kata dia, harapannya sayap organisasi yang ada di NU tersebut dan Muhammadiyah baik itu kelompok perempuan maupun kelompok mudanya dapat ikut aktif dalam pencegahan praktik politik uang serta politisasi sara yang dimungkinkan terjadi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul Riyanto mengatakan, akan memberikan dukungan terhadap kerja sama pengawasan partisipatif dalam Pilkada serentak 2024 yang dilakukan Bawaslu.

Baca Juga: Melalui Literasi Yang Masif, Kalangan Milenial dan Gen Z Diharap Tepis Berita Hoax Pemilu 2024

Pihaknya juga mendorong adanya materi khutbah yang memuat bahaya politik uang dan ujaran kebencian dari perspektif agama.

Halaman:

Tags

Terkini

OJK Gelar Porseni FKIJK 2025

Jumat, 19 Desember 2025 | 07:41 WIB