FOKUSSATU.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Jawa Barat dan stakeholders terkait menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID - TP2DD) Jawa Barat pada Rabu (6/3).
Mengambil tema “Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri serta Perluasan Digitalisasi guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”, kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Forkopimda, Instansi Vertikal hingga TPID dan TP2DD se-Jawa Barat.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan pengendalian inflasi, Jawa Barat patut bersyukur telah mencatatkan inflasi tahun 2023 yang terjaga pada rentang sasaran dan berada di bawah inflasi nasional.
Baca Juga: Rekapitulasi di Kota Bogor Rampung, KPU Langsung Bawa Hasil Perhitungan Suara ke Provinsi Jabar
"Jelang Ramadan tahun ini, pengendalian inflasi melalui operasi pasar perlu semakin diperkuat melalui pemanfaatan data evaluasi administrasi OP dan GPM tahun sebelumnya guna menekan harga pangan secara efektif," ujarnya, Rabu (6/3/2024).
Jawa Barat merupakan provinsi dengan Indeks ETPD sebesar 100% sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional. Selain itu, elektronifikasi transaksi belanja pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 2023 tercatat sebesar Rp8,58 miliar dari 2.506 transaksi, sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pengguna KKI tertinggi nasional.
Di sisi retail, Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah pengguna dan merchant QRIS tertinggi se-nasional dengan capaian masing-masing sebesar 10,37 juta pengguna dan 6,6 juta merchant.
Baca Juga: PH Ace Beberkan Kasus Penjualan Rumah Mewah dengan Terduga Tersangka Sasha Lengkapi, Sudah P21
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia Jawa Barat serta seluruh stakeholders terkait dalam rangka mengawal capaian inflasi dan digitalisasi tahun 2024 sesuai sasaran hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhamad Nur, menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi provinsi Jawa Barat melalui TPID dan TP2DD.
TPID perlu semakin meningkatkan kewaspadaannya terhadap beberapa komoditas penyumbang inflasi yang rentan mengalami peningkatan harga melalui kerangka 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Baca Juga: Maruli Simanjuntak Ungkap Solihin GP Bukan Sekedar Tokoh Jabar Melainkan Nasional
Beberapa komoditas tersebut diantaranya minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam ras, daging sapi hingga telur ayam ras.
Beras yang diproyeksikan akan memasuki panen raya pada April 2024 perlu untuk segera didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Jawa Barat guna meredam harga beras. ***(011)