Semakin Viral, KDM Tanggapi Aspirasi Warga Terdampak Proyek Pelebaran Sungai di Cikarang

FOKUSSATU.ID  - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima audiensi perwakilan warga Cikarang yang terdampak proyek pelebaran sungai, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu (26/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, KDM - sapaan akrab Dedi Mulyadi mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi dari sekitar 30 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran proyek.

Sejumlah warga meminta bantuan kontrakan serta dukungan sosial berupa kebutuhan sandang dan pangan. Selain itu, seorang pelajar SMA menyampaikan keresahan atas larangan study tour dan acara perpisahan sekolah yang diberlakukan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: XLSMART Optimistis Capai Pendapatan Rp45,8 Triliun, Raup 25 Persen Pasar Telko di Indonesia

Menanggapi hal tersebut, KDM menegaskan kebijakan larangan kegiatan study tour dan perpisahan sekolah dilakukan untuk mencegah pungutan liar dan komersialisasi pendidikan yang dapat memberatkan orang tua siswa.

Ia menekankan bahwa kegiatan perpisahan diperbolehkan jika diselenggarakan secara mandiri oleh siswa tanpa keterlibatan pihak sekolah.

"Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat," ujarnya.

KDM juga menyampaikan harapannya agar generasi muda Jawa Barat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial.

Baca Juga: Alexis Mac Allister, Man of The Match saat Liverpool Pastikan Juara Liga Inggris

Dalam hal bantuan kontrakan, Pemda Provinsi Jawa Barat melalui program Bank Bjb Peduli memberikan bantuan sebesar Rp10 juta per keluarga, cukup untuk menyewa rumah selama minimal satu tahun.

Namun, bantuan ini hanya diberikan kepada warga yang terdampak dan kehilangan tempat tinggal, bukan kepada mereka yang membangun secara ilegal di atas tanah negara.

KDM juga menegaskan Pemdaprov Jabar terus mengupayakan program pembangunan rumah bagi warga terdampak, bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya populer, tapi harus mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik," katanya.***(011)