Dedy - Erwan Harus Segera Bekerja untuk Mengejar Terget Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dari Prabowo

Raharjo Fokussatu

- Senin, 9 Desember 2024 | 14:06 WIB

FOKUSSATU.ID Presiden Prabowo Subiyanto usai dilantik langsung menetapkan sejumlah target prestisius dan bahkan seperti sulit untuk direalisasikan. Diantaranya menetapkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 5 tahun kedepan.

Target yang terkesan ambisius, namun bisa saja terealisasi asalkan semua pihak ikut mendukung, termasuk kepemimpinan didaerah. Disisi lain, seperti diketahui 514 kabu/kota dan 38 provinsi di Indonesia telah menggelar Pilkada serentak 2024.

Pengamat Ekonomi dari Unpad Bandung Fary Hadiyanto mengatakan terpilihnya kepala daerah baru level provinsi dankab/kota di tahun 2025 serempak secara nasional, akan memberikan penyesuaian dalam peran pemerintah daerah pada perekonomian daerah.

“Jika petahana yang menang mungkin bisa langsung gas bekerja menjemput target pemerintah, namun jika baru, saya kira mereka akan lama dalam melakukan konsolidasi. Jadi saya berharap di Jabar bisa langsung gas saja untuk merealiasikan target pusat,” jelasnya dalam Diskusi Panel Menyongsong Era Baru : Menyusun Solusi untuk Masa Depan Bisnis dan Ekonomi Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).

Target itu menurut Fery memang sangat berat. Menurutnya selama 10 tahun pemerintahan Jokowi saja, rata-rata pertumbuhan eknomi nasional hanya 5 persen, meski sempat ditargetkan sebesar 7 persen. Memang terkendala oleh covid 19.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung pada kondisi dalam negeri saja, namun juga kondisi global. Seperti diketahui konflik timur tengah Israel-Palestina-Iran yang ikut membawa Amerika masih menjadi ancaman. Begitu pula konflik Ukraina-Rusia yang entah kapan akan berakhir.

“Indonesia masih bergantung dari ekonomi Amerika, terutama ekspor tekstil kita yang masih besar. Trump sendiri sudah membuat kebijakan untuk menarik semua potensi Amerika di luar negeri. Sehingga ini akan menjadi sukit bagi kita, sebab tanpa capital inflow dari Amerika, pertumbuhan ekonomi 8 persen akan berat,” tegasnya.

Menurutnya aspek Geopolitik Global belum akan berhenti di tahun 2024 – 2025 kehati-hatian dengan terpilihnya presiden Trump karena ekspor Jawa Barat ke AS cukup dominan. Ferry juga mencermati isu akan under capacity pembentukan PDb Nasional & PDRB Jawa Barat sepertinya harus diwaspadai di tahun 2025.

“Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan eknomi Jabar selalu dibawah nasional, sebuah peringatan bagi kita di Jabar. Salah satu sebabnya karena beberapa pabrik tekstil tutup atau pindah. Nah, harus dicari komponen pengganti atas masalah ini agar pertumbuhan ekonomi Jabar masih bisa positif,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Sri Dewi mengatakan isu ekonomi saat ini cukup berat, selain target pertumbuhan ekonomi 8 persen, rencana pemerintah menaikan PPN 12 persen dan UMR sebesar 6,5 persen cukup mengejutkan bagi kalangan pengusaha.

“Dalam waktu dekat kami akan beraudiensi dengan pengusaha terkait ini. Agar industry bisa tetap bertahan di Jabar dan tidak pindah. Harus dicari jalan keluarnya,” ujar Dewi.

Ia mengatakan pemeritahan baru harus lebih ngoto lagi dalam memafaatkan infrastruktur Jabar khususnya di Kawasan Rebana, Kertajati dan Pelabuhan Patimban.
“Gubernur terpilih diharapkan kebijakan-kebijakannya melanjutkan yang baik untuk mendorong terus pertumbuhan ekonomi, bukan membuat kebijakan coba- coba.”

Permasalahan yang menurutnya menjadi PR besar adalah masih sulitnya mengurus perijinan berusaha di Jabar. Termasuk ijin bagi investor bidang pariwisata, yang digadang-gadang bakal menjadi potensi pendorong pertumbuhan eknomi di Jabar.***(011)