Sikap PDIP terkait Koalisi di Pilpres Tak Otomatis Berlanjut ke Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

FOKUSSATU.ID - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa koalisi yang terbentuk dalam Pilpres lalu, tidak serta merta berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Menurut dia, perbedaan peta politik di berbagai wilayah menyebabkan dinamika koalisi yang berbeda-beda.

Ono Surono menjelaskan bahwa peta politik di setiap daerah memiliki karakteristik yang unik, termasuk kekuatan dan figur politik yang berbeda.

Baca Juga: Akhir Pekan Ini Liga-Liga Eropa Dimulai. Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan 1

“Peta politiknya beda, kekuatannya juga beda, termasuk figur-figur yang ada. Misalnya yang kuat di tingkat nasional, di tingkat daerah bisa sangat cair,” kata dia merespons pertanyaan mengenai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ia menambahkan bahwa di sejumlah kabupaten dan kota, terdapat kolaborasi antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan partai-partai lain seperti Golkar dan Gerindra, meski di tingkat provinsi, koalisi semacam itu mungkin belum sepenuhnya terwujud.

“Saya apresiasi jika KIM bisa terbentuk sampai ke tingkat kabupaten/kota,” kata Ono.

Sebagai contoh, Ono menyebutkan bahwa di Bekasi, PDIP masih belum memutuskan sikapnya.

Baca Juga: Atlet Olimpiade Pulang Ke Indonesia Langsung Dijanjikan Bonus Miliaran Rupiah. Emas Rp 6 Miliar

Di Jawa Barat, belum ada kabupaten atau kota yang mengusulkan kerjasama dengan Gerindra. Meskipun demikian, komunikasi antara partai-partai tetap berlangsung di beberapa daerah.

“Di tingkat bawah, misalnya di Sumedang, sudah ada kesepahaman antara PDIP dan Golkar. Namun, Golkar belum memberikan kepastian mengenai opsi tersebut,” kata dia.

Ono juga menegaskan bahwa pembentukan KIM di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia masih dianggap sulit, meski tidak menutup kemungkinan adanya tambahan koalisi. ***(011)