FK3I Jabar Desak Menteri LHK Evaluasi Kinerja BBKSDA Jawa Barat

FOKUSSATU.ID - Kawasan Hutan di Jawa Barat yang tergolong sebagai kawasan konservasi berfungsi sangat penting bagi keberlangsungan warga Jawa Barat. Namun situasi ini tidak disadari dikelola secara asal asalan oleh Dirjen KSDAE Cq.Upt BBKSDA Jawa Barat.

Contoh yang sangat nampak yaitu pengelolaan kawasan konservasi hanya dijaga oleh 2 atau 3 Orang untuk kawasan sekitar ribuan Ha.

“Hal ini menunjukan tidak ada upaya koloborasi dengan komunitas ataupun kader konservasi dan kelompok pecinta alam, ataupun masyarakat mitra polhut. Walau ada upaya kearah rekrutmen relawan MMP namun sifatnya ada, dan tidak diberdayakan dengan baik serta orang nya itu lagi itu lagi,”ujar Ketua BKO FK3I JAwa Barat, Dedi Kurniawan.

Baca Juga: Kurban Asik Tanpa Plastik, FK3I Jabar Tebar Daging Kurban Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Lanjut Dedi mengatakan padahal potensi relawan cukup banyak jika BBKSDA Jawa Barat tidak ekslusif dalam berkomunikasi dengan jaringan atau kelompok kader konservasi dan masyarakat binaan komunitas tersebut.

Dalam hal Pengelolaan Kawasan,Upt KSDAE yaitu BBKSDA Jawa Barat Dedi menilai sangat Buruk. itu nampak dimana perlindungan kawasan terjadi akibat pembiaran dan pelestarian kawasan tidak diletakan pada tanggung jawab mutlak Pihak BBKSDA Jawa Barat.

“Sehingga banyak perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan Non Kehutanan. Namun keleluasaan itu akan merusak kawasan yang terindikasi, berkoloborasi dengan oknum petugas sehingga ada istilah ‘Daripada Minta Ijin lebih Baik Minta Maaf’,”tutur Dedi.

Baca Juga: Semangat Idul Adha: Komitmen Aston Hotels Banten untuk Komunitas Lokal

Dari sisi Pemanfaatan, Dedi menyebutkan banyak kawasan yang dikelola BBKSDA Jawa Barat yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun tidak berjalan dan tidak adanya teguran dan sanksi keras terhadap perusahaan. Hal ini menunjukan adanya indikasi muatan politis sangat nampak di saat TWA Cimanggu terbengkalai oleh Kelola PT. Hasmuda dan PT. BWL.

Lalu soal pelanggaran yang terjadi di Kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi dimana masyarskat melakukan penyadapan getah secara ilegal dan jelas terbukti ketidakmampuan BBKSDA Jawa Barat mengelola Kawasan nya.

Maka kami minta Dirjen Gakkum,TNI dan Polri turun tangan menyelesaikan persoalam yang ada. Demikian pula pembangunan Jalan Tol Poros Garut yang menggerus sebagian Cagar Alam. Kegiatan ilegal sangat leluasa melakukan kegiatan bisnis di Kawasan Konservasi.