FOKUSSATU.ID - Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana mengatakan, salah satu tugas DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah melakukan kunjungan kerja (kunker). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Biasanya, kunker ini dilakukan sesuai dengan bidang garapan masing-masing komisi. Seperti halnya yang dilakukan DPRD Kabupaten Bandung yang telah melaksanakan kunker sejak tanggal 17 dan 19 Februari 2025 kemarin.
"Kunker merupakan studi banding resmi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Sekaligus untuk optimalisasi PAD," ujar Faisal dalam rilisnya, Rabu (19/2/2025).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, adapun soal anggaran yang digunakan, tentunya sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
"Rinciannya dapat diakses melalui website resmi DPRD," imbuhnya.
Dia menuturkan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Segala kegiatan kunker telah didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami terbuka untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut terkait kunker," tegasnya.
Legislator asal dapil 4 ini mengungkapkan, pihaknya telah melaksanakan kunker ke Batam. Tujuannya, untuk mempelajari hal terbaik di daerah tersebut terutama tiga hal yang relevan dengan tugas dan fungsi komisi B, yakni optimalisasi PAD melalui Strategi Pertumbuhan Ekonomi.
Hasil dari kunjungan itu pihaknya mencatat bahwa Batam mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, yakni 7,5% atau tertinggi di Indonesia.
"Kami mempelajari strategi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ini, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi PAD melalui retribusi daerah," jelasnya.
"Selain itu, kami juga menelaah bagaimana Batam memaksimalkan potensi retribusi daerah, sehingga dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini meliputi diskusi dengan para ahli ekonomi dan kunjungan ke beberapa sektor ekonomi unggulan yang menghasilkan retribusi signifikan," sambungnya.
Untuk peningkatan efisiensi pengelolaan PAD dan retribusi, Komisi B juga mempelajari upaya Batam dalam pengelolaan retribusi daerah, khususnya yang terkait dengan bangunan dan usaha.
"Meskipun perizinan bangunan (PBG, IMB PBB) berada di bawah wewenang Komisi A, tetapi kami mempelajari bagaimana sistem perizinan yang efisien di Batam berdampak positif pada peningkatan pendapatan retribusi daerah," ujarnya.
Namun meski ada pembahasan soal PBG, IMB dan PBB, tapi penekanan yang lebih kuat pada peran Komisi B adalah dalam optimalisasi retribusi daerah.
