FOKUSSATU.ID- Provinsi Bengkulu memastikan dukung penuh kebijakan gas rumah kaca (GRK).
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan peran Bengkulu dalam isu penurunan emisi GRK sangat strategis. Ini disebabkan karena dari luas wilayah Bengkulu yakni kurang lebih 20 ribu kilometer persegi, luas wilayah hutannya mencakup lebih dari 43 persen. Selain itu, ada beberapa titik kawasan cagar alam, hutan lindung, taman wisata alam dan taman nasiona
Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dengan adanya keberadaan hutan tersebut. Setelah ada sosialisasi dan implementasi kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan, dirinya menginginkan masyarakat Bengkulu mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dengan adanya hutan yang ada di Bengkulu.
"Jadi setelah dilakukan kajian akademik dan sosialisasi sehingga nanti baru di konversi dalam bentuk kebijakan ekonominya. Nanti kita masyarakat Bengkulu diminta untuk menjaga kawasan hutan tapi kita tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Ini karena kita bukan hanya mendukung tapi justru sebagai inisiatornya,” ujar Gubernur Rohidin usai membuka sosialisasi FOLU Net Sink 2030 yang dilaksanakan di kompleks Kantor Gubernur Bengkulu tersebut.
Baca Juga: Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca KLHK Tanam 30.000 Mangrove
Sementara Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan. Program ini merupakan agenda nasional. Melalui Indonesia's Folu Net Sink 2030, menjadi momen kontribusi Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.
"FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari upaya memenuhi komitmen internasional Indonesia, dengan menjamin realisasi dan implementasi di tingkat tapak. Dalam kata lain, from global to local," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Agus Justianto, selaku Ketua Harian II Tim Folu Net Sink 2030, dalam arahannya pada Sosialisasi Indonesia's Folu Net Sink 2030 di Provinsi Bengkulu, Rabu (8/2/2023).
Untuk mempercepat implementasinya, dilakukan sosialisasi dan penyusunan rencana kerja Sub Nasional di 22 Provinsi yang ditargetkan selesai Mei 2023. Outputnya nanti disusun suatu rencana kerja oleh semua provinsi yang ada di Indonesia.
Agus menjelaskan, rencana kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Operasional (Renops) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sejatinya merupakan kegiatan reguler sektor kehutanan. Hanya saja, kali ini dilaksanakan dengan lebih terstruktur, sistematis dan masif serta dengan target kinerja yang ditingkatkan.
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Adapun yang menjadi pijakan dasar utamanya adalah Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance.
"Kami mendorong dan mengharap dukungan dari Gubernur Bengkulu dan segenap stakeholder di Provinsi Bengkulu dalam implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030," ujar Agus.
Melalui serangkaian sosialisasi dan penyusunan rencana kerja ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku usaha serta para pihak terkait lainnya diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim seraya memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.***
Artikel Terkait
Cegah Karhutla Polri Luncurkan Aplikasi ASAP Digital Nasional, KLHK Apresiasi
Rangkaian HPN 2022, KLH dan PWI Pusat Gelar Workhsop Rehabilitasi Mangrove
Terkait KHDPK, Paguyuban LMDH Jabar Akan Gelar Aksi Massa Tolak Kepmen LHK
Sebanyak 57 Kontainer Kayu Merbabu Ilegal Dimankan LHK di Pelabuhan Tanjung Perak
KLHK Luncukan Portal Hukum Lingkungan