FOKUSSATU.ID - Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bandung mempertanyakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung.
Para Kepala Desa ini mengaku kecewa dengan lambatnya kinerja DPMD terkait pengajuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).
Para Kepala Desa ini mengaku hingga kini belum mendapat rekomendasi dari DPMD. Padahal, para Kepala Desa sudah mengajukan berkas pengajuan pencairan ADPD melalui sistem online satu minggu yang lalu.
"Sudah satu pekan sejak dokumen pengajuan diupload melalui sistem online, belum juga mendapat rekomendasi dari DPMD," kata salah satu Kades di Dapil I yang minta identitasnya tidak dipublikasikan, Senin 21 April 2025.
Menurutnya, dengan adanya sistem online ini seharusnya semua berkas yang telah diajukan bisa cepat direspon. Namun pada kenyataan hingga kini belum mendapat tanggapan.
"Betul, baik pengajuan atau laporan pertanggungjawaban diupload dengan sistem online, makanya progres dokumen itu akan mudah dipantau," katanya.
Baca Juga: PKS Kabupaten Bandung Gelar Halal Bi Halal Sekaligus Perayaan HUT Ke 23
Seperti dokumen pencairan ADPD yang diajukan kebanyakan pemdes, sudah diupload satu pekan ke belakang. Namun, dalam sistem belum juga mendapat rekomendasi dari DPMD Kabupaten Bandung.
Sehingga, katanya, dokumen itu belum masuk ke badan keuangan dan aset Daerah (BKAD). Maka, banyak kades yang mempertanyakan kinerja jajaran DPMD Kabupaten Bandung.
"Pasti, kalau dalam pantau sistem online tidak ada progres. Maka, wajar kalau kami para kades mempertanyakan kinerja DPMD," jelasnya.
Baca Juga: Animo Berinvestasi Emas Semakin Tinggi, Pegadaian Jawa Barat Fasilitasi dengan Bazar Emas
Ia mengatakan, jika ADPD akan dialokasikan untuk berbagai program yang bersentuhan dengan masyarakat. Salah satunya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat disetiap desa.
Selain itu, ADPD juga akan dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.