FOKUSSATU.ID - Panitia Khusus (Pansus) 6 DPRD Kota Bandung menjadi narasumber pada Forum Group Discussion (FGD) Pembahasan Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Grand Preanger Hotel, Jalan Asia Afrika, Bandung.
Anggota Pansus 6 DPRD Kota Bandung, Sandi Muharram berharap peraturan tersebut dapat mewadahi kepentingan warga Kota Bandung.
"Agar nanti LKK ini bisa membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Kota Bandung," ujarnya, dalam FGD tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya berharap output dari diselenggarakannya FGD tersebut dapat memberikan masukan dalam lebih menyempurnakan peraturan tersebut ke depannya.
Baca Juga: Achmad Nugraha Hadiri Acara Rechecking Penilaian Kampung KB Sakura Tingkat Jabar
Pada kesempatan yang sama, Anggota Pansus 6 DPRD Kota Bandung Rizal Khairul berharap partisipasi dari setiap pihak terkait dan stakeholder dalam membantu penyusunan peraturan tersebut menjadi lebih baik.
Dengan demikian, masyarakat Kota Bandung dapat merasakan dampak positif dari peraturan tersebut.
"Baik dari unsur karang taruna, kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya, untuk berpartisipasi dalam peraturan ini," katanya.
Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung, Riantono mengatakan bahwa terkait penyusunan peraturan LKK telah melalui proses dan diskusi yang panjang. Sehingga harus dapat memberikan kebermanfaatan bagi warga Kota Bandung.
Baca Juga: Ajang Formula E Polda Metro Siapkan Pengamanan dan Pengawalan
"Ini telah melalui diskusi yang panjang, harapannya dapat memberikan kebermanfaatan dan dampak positif bagi warga Kota Bandung," katanya. ***
Artikel Terkait
Bahas Realisasi Kinerja T.A 2021, Pansus 1 DPRD Kota Bandung Dalami Program Disbudpar, DKPP, dan DPMPTSP
Kompetisi Liga 1 Siap Bergulir, Komisi C DPRD Kota Bandung: GBLA Siap Jadi Home Base Persib
Bahas Realisasi Kinerja 2021, Pansus 1 DPRD Kota Bandung Soroti Program Dinas KUKM dan Disnaker
Ketua DPRD Kota Bandung Pimpin Rapat Bamus, Laporan Perkembangan Terkini Sejumlah Pansus
Pansus 5 DPRD Kota Bandung: Soal Sanksi Pengendalian Penyakit Menular Perlu Kedepankan Keadilan