Pernyataan Arteria Tidak Sesuai dengan Garak Nafas Kebijakan PDIP yang Senantiasa Mengedepankan Budaya

Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan, MPKN menuturkan bahwa sikap Arteria Dahlan dalam pernyataan tersebut tidak sesuai dengan gerak nafas kebijakan PDIP yang senantiasa mengedepankan Budaya.

"Nasionalis perlu, tapi budaya daerah juga harus tetap dijunjung tinggi, pengunaan bahasa daerah di wilayah tempat kerja sudah merupakan hal yang lumrah. Justru kenapa yang jelas-jelas para pejabat yang sering mengunakan istilah-istilah bahasa asing tidak diusulkan juga untuk di pecat? Penggunaan bahasa asing saya pikir, lebih tidak Nasionalis. Dibanding menggunakan bahasa Daerah," paparnya.

Dalam konotasi tidak berarti tidak Nasionalis jika tidak mengunakan Bahasa Indonesia, justru yang sekarang terjadi pada anak kita malah bahasa asing lancar, bahasa daerah tidak bisa. fenomena apa kira-kira bila terjadi hal yang demikian.

Baca Juga: Masifkan Pemulihan Ekonomi UMKM, Teten Ingin Porsi KUR Semakin Tebal Sukubunganya Kecil

Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan, MPKN menuturkan bahwa, untuk keperluan bernegara, memang kebebasan penggunaan bahasa daerah, pengutamaannya itu dapat diwujudkan dalam bentuk pola urutan, ukuran tulisan, atau kemenonjolan tulisan itu.

"Dalam hal layanan publik, misalnya, bahasa daerah dan bahasa asing dapat menyertai penggunaan bahasa Indonesia dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia," terangnya.

Lanjut Anton Charliyan, "Dasar hukum yang melandasi kebijakan penanganan bahasa dan sastra daerah telah telah ditetapkan, baik dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009."

Maka dari itu, sambung Anton, "Keduanya mencerminkan kemauan politik pemerintah yang nyata, tetapi realisasi upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah belum optimal."

Ia menuturkan bahwa, dalam rangka optimalisasi, beberapa provinsi telah melahirkan perda, demikian juga beberapa kementerian. Akan tetapi, optimalisasi upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah belum dilakukan dalam batas-batas yang seharusnya.

Baca Juga: Jamaah Haji Tahun 2020 Berangkat Tahun Ini Asal Ada Syarat Ini

Anton Charliyan sebagai budayawan mendukung pernyataan politisi PDI Perjuangan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang dipecat dari jabatannya dilatarbelakangi karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana berat atau kejahatan yang memalukan.

Pernyataan saudara Arteria ini seolah-olah mengindikasikan bahwa menggunakan bahasa daerah (Sunda) dianggap telah melakukan kejahatan berat dan harus dipecat.

Berpendapat mungkin pada saat rapat ada pembicaraan yang tak resmi sehingga menggunakan bahasa sunda atau bahasa daerah lain.

Anton Charliyan pun menegaskan sebaiknya diingatkan saja, dan tak perlu diusulkan untuk dipecat seperti penjahat saja," pungkasnya.***

content creator jurnalis gus