• Sabtu, 4 Desember 2021

Gugatan Moeldoko Ditolak PTUN, Kuasa Hukum: AHY Ketum Demokrat Yang Sah

- Selasa, 23 November 2021 | 21:41 WIB
Partai Demokrat
Partai Demokrat

FOKUSSATU.ID-Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Jenderal TNI (Purn)  Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat pihak AHY,  Hamdan Zoelva, mengapresiasi keputusan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Majelis Hakim yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. Dengan demikian, keputusan Menkumham yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum. Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara,” ujar  Hamdan, Selasa (23/11/2021).

Hamdan mengatakan , sejak awal Partai Demokrat sudah memperkirakan gugatan  Moeldoko akan ditolak. Pasalnya, KLB Deli Serdang bukan agenda resmi Partai Demokrat, melainkan kerumunan yang sengaja diciptakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara, dengan cara-cara yang melanggar hukum, moral dan etika politik.

Baca Juga: Dinilai Urusan Internal, PTUN Tolak Gugatan Kubu Moeldoko

"Tidak ada celah hukum sedikitpun gugatan hukum itu akan diterima karena Moeldoko tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa para peserta KLB ilegal Deli Serdang adalah para pemilik suara yang sah. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU RI, tidak ada yang hadir saat KLB ilegal tersebut diselenggarakan,” Hamdan menegaskan.

Menurut Hamdan,  setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan proxi Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

“Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” tandas  Hamdan.***

Content Creator Jurnalis gus

Halaman:

Editor: Wisnu Fokussatu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mensesneg Tepis Isu Reshuffle Kainet

Rabu, 1 Desember 2021 | 23:09 WIB

Elektabilitas Nasdem Di Atas Golkar

Selasa, 30 November 2021 | 22:27 WIB
X