FOKUSSATU.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali meraih penghargaan bergengsi sebagai salah satu Kota Penyelenggara Pelayanan Publik terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan kepada dua dinas dengan Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021. Keduanya yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung yang menjadi terbaik dengan mendapatkan predikat A.
Tak hanya itu, Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga meraih penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik kategori pelayanan prima Tahun 2021.
Baca Juga: Forum Buruh Datangi Pemkot Bandung, Yana Serap Aspirasi Terkait Permenaker No 2 Tahun 2022
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo kepada Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Hotel Intercontinental Jakarta, Selasa 8 Maret 2022.
Usai menerima penghargaan, Yana mengatakan rasa syukurnya dan terima kasih atas kerja keras para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung.
"Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kita (Pemkot Bandung) diapresiasi dengan kategori pelayanan prima. Mudah-mudahan ini terus memicu kami semua untuk meningkatkan pelayan terbaik kepada publik," katanya.
"Penghargaan bukan tujuan tapi memang diapresiasi oleh pihak memang berkompeten untuk menilai yaitu Kemenpan RB, " imbuhnya.
Yana mengaku terus mendorong agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menciptakan inovasi untuk pelayanan kepada publik. Terlebih, saat ini Kota Bandung masih pandemi Covid-19.
"Di tengah pandemi ini ada sisi hikmah lain, ASN menciptakan inovasi, sehingga pelayanan meningkat. Jadi lebih efisien antara pihak pemberi pelayanan dan menerima pelayanan, " ujarnya.
"Sistem online terus kita dorong, mudah-mudahan ini penyemangat kita untuk terus ditingkatkan, " tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin mengatakan, ada 6 indikator yang menjadi perhatian dalam tahapan evaluasi kinerja pelayanan publik.
Baca Juga: Perlu Partisipasi Publik, DPR RI Ferdiansyah Menilai RUU Sisdiknas Belum Dapat Dicermati Bersama
“Sesuai Permen PANRB Yakni kebijakan pelayanan, meningkatkan profesionalisme SDM, Sarana Prasarana Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan. Alhamdulillah kami sudah menerapkan sistem online semua. Konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan,” beber Ronny.