FOKUSSATU.ID - Kembalinya mantan napi koruptor ke politik memang dilematis bagi partai politik, sebab bisa dinilai masyarakat, mentolerir perilaku koruptif.
Hal tersebut di atas diungkap oleh Pengamat komunikasi politik dan Universitas Esa Unggul Jakarta, Jamiluddin Ritonga dalam sebuah diskusi.
"Partai politik seperti ini seolah menentang amanah reformasi yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," ujar Jamiluddin, Sabtu (5/2/2022).
Dijelaskan Jamaluddin, partai politik yang masih menerima comeback, mantan napi koruptor, juga akan dinilai masyarakat, lemah karena masih tergantung kepada kader koruptif.
Baca Juga: Ini 10 Twibbon Ciamik HPN 2022, yang Ada Maskot Anoa, Satwa Khas Pulau Sulawesi
Masyarakat juga akan mempersepsikan parpol tersebut sebagai partai yang gagal dalam menambah dan menciptakan kader baru yang potensial menjadi pemimpin.
"Disisi lain, partai politik juga harus menghormati hak politik kadernya. Meskipun kadernya mantan napi koruptor, namun ia tetap memiliki hak untuk masuk partai politik," jelasnya.
Karena itu, sambung Jamiluddin, partai politik akan merasa bersalah bila menolak kadernya kembali ke kandangnya untuk berpolitik.
Setidaknya partai politik tersebut akan merasa melanggar HAM kadernya untuk berpolitik. Dilema tersebut seyogyanya dipahami oleh mantan napi koruptor.
Baca Juga: HPN 2022, Jokowi Lepasliarkan Satwa Khas Pulau Sulawesi, Ini Beda Anoa dan Sapi
"Ia (mantan napi koruptor) idealnya menahan diri untuk tidak aktif dipartainya agar masyarakat tidak memvonis partainya mentolerir perilaku koruptif," tandasnya.
Jamiluddin menilai, kecenderungan mantan napi koruptor tidak berpolitik kembali tampaknya belum dimiliki. Mereka lebih mementingkan ambisi pribadi daripada dampak negatif ke partainya.
Diketahui, mantan Ketum PPP Muhammad Romahurmuziy mulai kembali aktif berpolitik setelah terlihat dalam acara Harlah PPP di Yogyakarta pada Senin (31/1/2022).
Aksi Romy menuai sorotan karena statusnya mantan napi korupsi yang terlibat kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.