"Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah kota," jelas Farhan.
Farhan menekankan pentingnya profesionalisme di kalangan ASN. "Saya juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik," harapnya.
Baca Juga: Menkop Launching Koperasi Merah Putih Tukangkayu Resmi Diluncurkan di Banyuwangi
Dalam menghadapi situasi ini, Pemkot Bandung memastikan bahwa layanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, akan tetap berjalan tanpa hambatan.
Mekanisme koordinasi harian telah diperkuat di bawah Sekretaris Daerah untuk menjaga ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.
"Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi," tambah Farhan.
Pemerintah Kota Bandung juga terus membangun komunikasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi kementerian, serta aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan.
Langkah ini diambil agar Pemkot semakin adaptif dalam menerapkan sistem kerja yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan penguatan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pengawasan yang lebih menyeluruh, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas dan akan terus berupaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta melayani warga Bandung secara berkelanjutan.***