FOKUSSATU.ID - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M Akhiri Hailuki, mengungkapkan bahwa meskipun terjadi pengurangan dalam Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), hal ini tidak seharusnya mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Hailuki menilai bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung tahun 2026 menunjukkan semangat kolektif untuk "mengetatkan ikat pinggang".
"Namun gerakan penghematan anggaran ini hendaknya jangan sampai mengurangi porsi belanja pelayanan dasar yang mengikat karena bisa berdampak pada ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah daerah," ujar Hailuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/11/2025).
Baca Juga: WJIS 2025, Kolaborasi BI Jabar dengan Pemprov Jabar Genjot Investasi
Hailuki, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bandung, menyoroti pentingnya menjaga semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung.
Ia berharap pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang harus ditanggung ASN saat ini tidak terlalu besar.
"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga spirit etos kerja ASN, karena adanya pengurangan TPP di seluruh OPD. Oleh karena itu, TPP jangan terlalu besar agar motivasi kerja ASN tetap terjaga dibarengi dengan reward and punish yang sepadan," ucapnya.
Baca Juga: Sambut Kunjungan PWI Pusat, Jaksa Agung Ajak Bersinergi
Hailuki juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung untuk lebih kreatif dalam menghadapi tantangan ini. Salah satu contohnya adalah dalam pengelolaan sampah.
Dalam konteks berkurangnya Dana Transfer Keuangan Daerah, ia meminta agar ada inovasi yang dapat mendorong pembangunan dan pelayanan publik melalui pola kemitraan publik-swasta (public private partnership) di berbagai sektor.
"Misalnya dalam hal pengelolaan sampah dan pelayanan kesehatan harus didorong skema kerja sama operasi (KSO) yang profesional dengan sektor privat, agar menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan (excellent public services) dan menghasilkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," pungkasnya.***