FOKUSSATU.ID - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H Firman B Sumantri MBA, memberikan penilaian positif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dilaksanakan.
Menurutnya, program ini menunjukkan hasil yang baik, setidaknya untuk saat ini.
"Untuk sementara, untuk sementara ya program MBG menurut saya bagus, karena ketika waktu anak-amak diberi MBG terlihat senang, gembira, ga tahu ke depannya ya seperti apa, mungkin juga kan bosan, atau apa," kata Firman saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (11/9/2025).
Baca Juga: DPRD Kabupaten Bandung Tegaskan Kepatuhan pada Aturan Tunjangan
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas gizi dalam program ini agar tidak terjadi masalah seperti keracunan.
Firman berharap program MBG dapat berkontribusi dalam meningkatkan gizi dan kecerdasan anak-anak di sekolah.
"Sebagai anggota dewan, saya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, saya tidak ragu untuk turun ke lapangan melakukan monitoring," ujarnya.
Baca Juga: Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Tinjau ke SMPN 3 Rancaekek untuk Program MBG
Firman juga berbagi pengalamannya saat mencicipi makanan yang disajikan dalam program ini.
"Saya menyempatkan untuk monitoring program MBG ini di sekolah dan dapur umum serta sempat pula mencicipi makanan yang disajikan, ternyata enak juga, tidak seperti apa yang diperkirakan untuk orang sakit yang menunya berbeda-beda tergantung penyakitnya, ini tidak, benar-benar enak dan memenuhi standar gizi yang telah disesuaikan dengan badan gizi nasional," tambahnya.
Namun, ia juga mengusulkan agar program MBG tidak hanya diperuntukkan bagi siswa, tetapi juga untuk tenaga pendidik.
Baca Juga: Sekwan Bandung: Tunjangan Dewan Bukan Penghasilan Tambahan, Melainkan Hak Normatif
"Guru-guru tidak hanya membagikan dan melihat anak-anak makan, tapi diberi jatah juga," tuturnya.
Firman menjelaskan bahwa anggaran untuk program MBG sepenuhnya berasal dari APBN, tanpa campur tangan dari APBD Kabupaten, dan dikelola oleh pihak ketiga seperti yayasan.***