news

Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung Keluhkan Penjualan Paksa Whiteboard Dengan Harga Jutaan Rupiah

Rabu, 5 Maret 2025 | 22:25 WIB
puluhan whiteboard berukuran 100 cm x 120 cm tersimpan di salah satu kantor Pelatihan Penilaian Kinerja Guru (PKG) di Kabupaten Bandung.

FOKUSSATU.ID, SOREANG - Beredar di Kabupaten Bandung penjualan papan informasi sejenis whiteboard dengan harga yang fantastis diduga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. 

Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah kepala sekolah yang mengaku ada pemaksaan jual papan informasi tersebut. Harga yang tidak wajar serta ketidakjelasan sumber barang menjadi alasan utama keluhan mereka.

Baca Juga: Viral Patung Kura-Kura Seharga Rp15,6 Miliar Rusak Kena Abrasi, Disperkim Jabar Klarifikasi Hal Ini

"Papan informasi atau whiteboard tersebut dikirim ke sekolah-sekolah dan dipaksa harus dibeli oleh pihak sekolah. Ini namanya jual deudeut,"ujar Kepala sekolah yang tidak dapat disebutkan namanya. Rabu 5 Maret 2025.

Dari informasi yang diterima, puluhan whiteboard berukuran 100 cm x 120 cm tersimpan di salah satu kantor Pelatihan Penilaian Kinerja Guru (PKG) di Kabupaten Bandung. Harga per unitnya Rp1,3 juta, padahal di marketplace dan toko alat tulis kantor hanya berkisar Rp400-500 ribu.

Baca Juga: Dukung Visi Presiden Prabowo, Bupati Kang DS Komitmen Implementasikan Program MBG

Hal serupa dikeluhkan juga oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang mengatakan bahwa skema distribusi whiteboard ini mewajibkan sekolah membeli berdasarkan jumlah siswa.

"Jika sekolah memiliki 100 siswa, harus membeli satu unit, 200 siswa dua unit, dan seterusnya. Hal ini membuat kami keberatan. Selain harganya tidak masuk akal, fungsinya juga tidak terlalu penting. Kami lebih membutuhkan anggaran untuk pengadaan buku ketimbang whiteboard,"ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti persoalan ini.

Baca Juga: Program Prioritas Bupati Bandung, Kepala DPMD Tata Irawan Roadshow Sosialisasi Arah Kebijakan Penataan Desa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M. Hailuki mengaku masih menghimpun informasi untuk memverifikasi dugaan ini.

"Kalau nanti terbukti valid, kami akan meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung,"pungkasnya.***

Tags

Terkini