FOKUSSATU.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait aksi walk out yang dilakukan fraksi PDI Perjuangan pada rapat sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat 19 Mei 2025.
Aksi walk out sejumlah anggota DPRD Jabar dari fraksi PDI-P ini dipicu lantaran kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat menghadiri Musrenbang di Cirebon beberapa hari lalu.
PDIP Jabar menilai bahwa pernyataan Dedi Mulyadi menyinggung marwah DPRD. Bahkan pihaknya meminta Gubernur memberikan klarifikasi atas pernyataan itu.
Baca Juga: KDM dan Zulhas Resmikan Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, Dorong Desa Mandiri
Hal tersebut seperti dilontarkan anggota DPRD Jabar dari fraksi PDI-P Jabar Doni Maradona Hutabarat yang mengajukan interupsi sesaat pimpinan sidang membuka rapat paripurna.
Aksi walk out ini dipimpin Memo Hermawan yang juga anggota DPRD Jabar fraksi PDI-P yang meminta semua fraksi berlambang banteng itu meninggalkan ruang sidang. Termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono yang ikut walk out.
Dalam akun tiktok KDM Channel, Gubernur yang akrab disapa KDM ini memberikan tanggapan atas aksi walk out oleh sejumlah anggota fraksi dari PDI-P saat sidang paripurna.
Baca Juga: Kata Kak Seto Pendidikan Karakter di Barak TNI Tak Langgar Hak Anak
Dalam pernyataannya, KDM balik mempertanyakan keberpihakan para elit itu terhadap kepentingan masyarakat banyak.
"Musrenbang forum sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat tak terima dianggap melanggar konstitusi,"ujarnya.
"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?,"imbuhnya.
Baca Juga: LAKRI Dukung Program Dedi Mulyadi Soal Pendidikan Kedisplinan dan Karakter bagi Generasi Muda
Sebelumnya, Dedi Mulyadi sendiri menanggapi santai aksi walk out yang dilakukan fraksi PDI-P Jabar. Ia menegaskan aksi walk out merupakan hak bagi setiap orang dan partai politik dalam mengekspresikan kepentingan politiknya.
"Ya itu kan hak setiap orang mau walk out atau tidak. Artinya kan setiap orang, fraksi berhak mengekspresikan kepentingan politiknya,"kata Dedi Mulyadi.
