FOKUSSATU.ID - Jajaran Komisi C DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung di Kantor DPUTR Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Rabu (12/2/2025).
Rapat kerja yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa membahas soal program 100 hari kerja Bupati Bandung dan evaluasi Satgas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha Kabupaten Bandung.
"Alhamdulillah, kita hari ini melaksanakan rapat kerja bersama Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Satu hal yang kita bahas adalah menyoroti tentang program 100 hari kerja bupati Bandung," tutur Tarya Witarsa usai rapat kerja.
Politisi PKB ini mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal dan mensupport program 100 hari kerja Bupati Bandung yang rencananya akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang.
"Apalagi saat ini, Pak Bupati Bandung sedang gencar melaksanakan pendataan izin berusaha terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Bandung dengan sasaran adalah untuk meningkatkan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bandung dari proses perizinan dan pajak kegiatan berusaha," tuturnya.
Sebagai mitra kerja DPUTR, Komisi C sangat mensupport kinerja Satgas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha Kabupaten Bandung dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan pajak daerah.
"Dengan harapan Kabupaten Bandung lebih Bedas. Kita mengajak para wajib pajak untuk taat pajak guna peningkatan pembangunan di Kabupaten Bandung yang lebih Bedas," harapnya.
Tarya menyebut, kehadirannya di DPUTR berkenaan dengan tugas dan fungsi pokok anggota dewan. Yaitu memiliki tugas untuk melakukan budgeting, kontroling dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan DPUTR Kabupaten Bandung.
"Perlu jadi catatan bahwa kami berkunjung ke DPUTR ini bukan sekedar melepas kewajiban. Tetapi memang kami ingin paham betul, ingin mengerti betul berkenaan dengan program-program yang dilaksanakan oleh DPUTR," ungkapnya.
"Bukan berarti ada tujuan lain, tetapi bagaimana kami bisa memastikan bahwa anggaran yang disampaikan ke DPUTR itu mencukupi kebutuhan rencana kerja yang ada di DPUTR. Jangan sampai ada pekerjaan yang belum tuntas," imbuhnya.***
